PCO tak Masalah TNI Bantu Kejagung Pengamanan Kantor dan Penggeledahan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyebut usulan agar TNI membantu Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan masalah yang besar. Pasalnya, kerja sama antara lembaga dan institusi keamanan seperti TNI bukan kali pertama terjadi.
“Lembaga-lembaga negara itu bisa saling bekerja sama, bisa saling MoU,” kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
Hasan lantas mencontohkan ketika TNI turun tangan membantu pemerintah. Salah satunya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebagian besar didukung oleh TNI untuk penyediaan lahan di awal mereka berdiri.
“Badan Gizi Nasional juga bisa kerja sama dengan BUMN,” ucapnya.
Oleh karena itu, Hasan menilai usulan TNI membantu lembaga pemerintah lainnya bukan hal yang baru. Apalagi TNI juga melakukan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
“Ini kan bukan seperti kondisi darurat kemudian TNI bersenjata lengkap kemudian menjaga demo di Kejaksaan. Ini MOU untuk pengamanan di dalam Kejaksaan dan ini biasa saja. Dan Kejaksaan kan juga punya MoU dengan Polri juga misalnya untuk pengamanan misal di peradilan dan segala macam,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk melebarkan kerja samanya dengan TNI. Bukan saja dalam pengamanan kantor Kejari dan Kejati seluruh Indonesia, tapi bisa juga turut terlibat dalam proses penggeledahan.
“Ya bisa saja. Misalnya kami melakukan upaya-upaya penggeledahan, upaya-upaya penyitaan, yang membutuhkan tenaga pengamanan,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (15/5/2025).
Pengamanan penggeledahan oleh TNI bisa dilakukan jika adanya ancaman menyerang penyidik Kejagung. Pastinya, pertimbangan matang dilakukan saat memberikan pasukan kepada tim penindakan kejaksaan.
“Nah tapi kan TNI juga dalam memberikan itu kan secara terukur. Kan tidak ujug-ujug misalnya mengamankan seperti suasana, seperti apa gitu, kan tidak. Ya dalam tugasnya hanya mempermudah bagaimana jaksa melakukan tugasnya,” tutur Harli.
Meski begitu, dia memastikan hingga saat ini Korp Adhyaksa belum pernah mendapatkan ancaman. Hanya saja, langka kerja sama dengan TNI sebagai bentuk antispasi terhadap potensi ancaman tersebut.
“Nah tetapi dalam konteks antisipasi, konteks katakanlah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, maka dibutuhkan bentuk pengamanan yang lebih baik,” kata dia.