INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Pasca pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024, Bawaslu RI merilis tingkat kerawanan konflik di masing-masing Provinsi di Indonesia. Hasilnya, Sulsel dalam indeks kerawanan Pemilu 2024 masuk dalam kategori kerawanan rendah dengan nilai 10,20.
Nilai ini berada diperingkat kedua setelah Bengkulu kerawanan terendah dengan nilai 3,79. Padahal sebelumnya, Provinsi Sulsel masuk dalam kategori kawasan rawan konflik atau zona merah Pilkada Serentak 2024. Yang mana Sulsel, masuk di urutan kedua kerawanan tertinggi di bawah DKI Jakarta.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Prof Armin Arsyad, mengapresiasi sinergi antara penyelenggara Pilkada, Forkopimda Sulsel, dan semua pihak terkait. Menurutnya, koordinasi yang baik di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, berhasil mencegah potensi konflik.
“Kerjasama Forkopimda Sulsel di bawah kepemimpinan Prof Zudan Arif Fakrulloh berjalan seiring dan sejalan dengan penyelenggara, sehingga potensi konflik dapat dihindari,” ujar Prof Armin, Kamis (28/11/2024).
Prof Armin menambahkan, pendekatan preventif dan persuasif yang dilakukan Prof Zudan sejak jauh hari menjadi kunci meredam potensi konflik di lapangan. Sosialisasi yang masif, pendekatan dialogis dengan masyarakat, hingga penguatan pengamanan di titik rawan konflik menjadi strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas.
“Sulsel telah menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dan kerja keras semua pihak dapat menciptakan suasana demokrasi yang damai. Ini harus diapresiasi dan bisa menjadi model bagi daerah lain,” pungkasnya.
Satu hal, lanjutnya, Prof Zudan mampu melakukan dan menerapkan cooling system dengan baik di Sulsel. Ragam kegiatan tang menghibur dan perhatian masyarakat tidak hanya fokus pada pulkada serentak atau urusan pilitik lainnya.
“Prof Zudan mampu menerapkan cooling System dengan baik di Sulsel. Potensi gesekan itu bahkan hilang,” ujar Prof Armin Arsyad.
Kepemimpinan Prof Zudan di Sulsel, lanjutnya, juga mampu mengkonsolidasi seluruh stakeholder, khususnya Forkopimda di Sulsel dan kabupaten kota. “Sehingga, seluruh potensi potensi kerawanan tinggi itu bisa diredam menjadi potensi kerawanan rendah,” ujar Prof Armin.
