Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas meminta agar pemerintah, lembaga atau individu tidak ikut cawe-cawe soal capres dan cawapres. Sebab belakangan sudah muncul isu-isu soal pelanggara hak asasi manusia dan dugaan korupsi yang menyinggung personal bakal capres 2024.
Anwar menilai pihak-pihak yang ikut cawe cawe soal capres dan cawapres belum tentu lebih baik dari personal yang akan maju di Pilpres 2024 nanti.
“Pihak yang mempersoalkan juga belum tentu lebih baik dari orang yang mereka persoalkan,” kata Anwar, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Anwar berharap tokoh-tokoh yang capres dan cawapres yang nantinya akan diajukan oleh partai merupakan sosok yang bersih, dalam arti tidak terlibat dalam kasus moral, hak asasi manusia, korupsi dan perbuatan yang tidak terpuji lainnya.
Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana cara partai politik tersebut menyelamatkan diri dari kasus-kasus yang justru banyak melibatkan anggota partai politik. Untuk itu menurut Anwar, pemerintah atau lembaga negara tidak perlu mencari-cari kelemahan dari para capres dan cawapres.
“Karena hal demikian hanya akan membuat keruh dan gaduh suasana sehingga akibatnya tidak mustahil pilpres 2024 akan gagal dan itu jelas tidak kita inginkan,” jelas Anwar.
Banyak Pihak cawe-cawe, Pemilu Berpotensi Batal
Potensi kegagalan pilpres ini tentu akan terjadi apabila masing-masing partai dan pengikutnya tersulut emosi karena calon yang mereka usung disudutkan, ditahan atau didiskualifikasi. Akibatnya, kegagalan pilpres tidak dapat terhindari dan akan berdampak pada stabilitas politik dalam negeri kedepannya.
“Untuk itu agar pilpres tahun depan berjalan dengan baik dan lancar maka prinsip meninggalkan kemafsadatan (keburukan) perlu didahulukan dari mengambil kemaslahatan (kebaikan),” ungkap Anwar.
Menurut Anwar, hal ini penting diimplementasikan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Selain itu, ia juga berharap untuk para capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa fokus menjalankan perannya dalam sebagai capres dan tidak diganggu oleh isu yang dinilai tidak sehat untuk perkembangan demokrasi kedepannya.
“Oleh karena itu, biarkan sajalah rakyat dalam pilpres tahun 2024 untuk menjadi hakim dan untuk menentukan siapa menurut mereka yang terbaik yang harus mereka pilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden di negeri ini,” kata Anwar.
“Dan siapa yang mendapat suara terbanyak dan yang memenangkan pemilihan maka dialah yang kita hormati secara bersama-sama untuk menjadi presiden di negeri ini untuk masa lima tahun kedepan,” tambahnya.
