Peneliti dari Next Policy Dwi Raihan memastikan saat ini rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia masih terbilang aman. Sebab masih jauh dari ambang batas 60 persen dari jumlah PDB (ULN saat ini terhadap PDB sebesar 30,6 persen).
ULN Indonesia saat ini meningkat 0,2 persen dibanding kuartal sebelumnya.
“Akan tetapi, kenaikan kecil pun harus menjadi peringatan bahwa utang harus dikelola lebih berhati-hati. Meskipun pemerintah mengatakan utang masih dalam batas aman. Perlu diingat, utang memiliki biaya yang besar,” ucap Raihan kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Ia kemudian merujuk pada laporan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam LKPP, belanja untuk pembayaran bunga utang merupakan salah satu yang terbesar, setelah belanja pegawai dan belanja barang.
Di sisi lain, belanja modal dan belanja subsidi, baik energi dan non energi yang memiliki multiplier effect besar justru memiliki porsi yang lebih kecil.
“Pokok dan bunga utang harus dibayar. Jika tidak, maka kepercayaan kreditur maupun investor menjadi berkurang. Hal ini pada berdampak pada peringkat kredit dan pada akhirnya harus dibayar lebih mahal, dengan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik kepercayaan. Hal ini berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal,” ujarnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengumumkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai US$430,4 miliar atau sekitar Rp 7.144,6 triliun
Dengan kurs Rp16.558/US$, ULN Indonesia setara dengan Rp7.144,6 triliun. Porsi ULN di triwulan I-2025 itu, meningkat 6,4 persen secara tahunan atau year on year (tiwulan I-2024). Jika dibandingkan dengan ULN kuartal IV-2024 naik 4,3 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dikutip pada Jumat (17/5/2025) mengatakan perkembangan utang luar negeri ini dipengaruhi penarikan utang dan aliran masuk modal asing di Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Dengan masuknya dana asing untuk membeli SBN, artinya pemerintah menambah utang baru.
