Meski Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo Tinggi, Tidak dengan 2 Menterinya

Analis Politik dari Citra Institute, Efriza, menyatakan meski tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,2 persen, namun publik tampaknya tak puas dengan kinerja sejumlah menterinya.
Sebagaimana disampaikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pasangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 81,2 persen.
“Ada dua rapor merah yakni lapangan kerja dan sektor sembako. Lalu ada dua sektor yang masih rapor biru yakni penegakan hukum dan ekonomi makro,” ungkap Efriza kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/6/2025).
Ia menilai momen reshuffle kabinet saat ini memang ditunggu oleh masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Bukan hanya itu, reshuffle juga dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pada sektor kesehatan, termasuk dari ancaman kembalinya virus Covid-19.
“Reshuffle tentu saja menjadi hal yang dinantikan masyarakat untuk melihat ketegasan Prabowo memperbaiki kondisi masyarakat dan memenuhi kesejahteraan warga. Reshuffle juga dinanti masyarakat untuk melihat ketegasan Prabowo, hasil evaluasi Prabowo untuk memberhentikan orang-orang yang dinilai tidak becus kerja oleh publik,” tuturnya.
Terkait tokoh yang sebaiknya diganti oleh Presiden Prabowo, tentu menjadi hal prerogatif presiden. Namun Efriza menyoroti dua sosok, yakni Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Efriza menuturkan Menkes Budi Gunadi Sadikin dianggap tidak mumpuni dan tidak profesional lagi dalam bekerja. Lalu cara berkomunikasinya dianggap buruk, bahkan Menkes Budi sudah dimintakan mundur oleh masyarakat sebagai bukti keseriusan masyarakat mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk melaporkan kinerja menterinya yang berperilaku buruk.
“Katanya pemerintah juga memperhitungkan masukan masyarakat untuk mereshuffle, maka sebaiknya jangan dikecewakan keinginan publik ini, agar ketegasan Prabowo tampak, juga agar Prabowo tidak dianggap sekadar ‘omon-omon’ yang katanya mau bertindak tegas dalam pidatonya pada hari lahir Pancasila,” ujar Efriza.