Ketua Umum Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menuntut agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) lebih serius dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan para menterinya di Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan guna menjaga rasa kecintaan masyarakat terhadap presiden ke-7 ini tidak berkurang akibat kerakusan para pembantunya. “Dugaan-dugaan korupsi yang sampai saat ini tidak diteruskan, tolong diteruskan,” kata Hanifah dalam konferensi persnya di Kantor DPP NCW, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2023).
Hanifa menjelaskan maraknya kasus korupsi bukan hanya terjadi karena adanya kuasa, namun juga kesempatan dan bantuan dari oknum-oknum yang berperan sebagai makelar kasus (markus). Markus inilah yang diduga dapat mengintervensi jalannya hukum di Indonesia.
Ia pun menyinggung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo atas dugaan keterlibatannya dalam menerima aliran dana senilai Rp27 miliar dari kasus korupsi BTS 4G.
Hanifa menduga keterlibatan kader Golkar tersebut dilatarbelakangi karena adanya peluang untuk menambah harta kekayaannya, sebagai markus, sebagaimana yang diungapkan saksi persidangan kasus tersebut. “Nah, inilah yang dilakukan Ariotedjo,” tutur dia.
Ia juga menyoroti kinerja para aparat penegak hukum pun dinilai tidak mampu meningkatkan status Dito dari saksi menjadi tersangka. Padahal, saksi-saksi kasus tersebut sudah mengamini bahwa Menpora menerima dan menyerahkan uang senilai Rp27 miliar tersebut.
Dengan demikian, Hanifa meminta bagi para menteri yang dirasa terlibat atau menjadi terduga pelaku korupsi segera mengundurkan diri atau dicopot. “Kami minta Pak Jokowi, kami mohon Pak, serius Pak, tangani ini,“ ujarnya.
