Menteri Bahlil Dilantik Presiden Prabowo tapi Kebijakannya Rasa Jokowi, Pakar UGM: Layak Dievaluasi
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengaku bingung dengan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang condong kepada Jokowi. Padahal yang memilih dan melantiknya adalah Presiden Prabowo Subianto.
“Bahlil lalu diangkat oleh Presiden Prabowo tetap sebagai Menteri ESDM. Tapi, kecenderungan Bahlil lebih mengutamakan penerapan kebijakan Jokowi, ketimbang komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo. Lho kok bisa,” papar Fahmy, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
Misalnya, kata Fahmy, Menteri Bahlil sangat ngotot menggunakan energi fosil ketimbang energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, kebijakannya lebih berpihak kepada kelompok atas ketimbang wong cilik. “Misalnya, Bahlil mendorong untuk mengenjot produksi minyak dan gas (migas) di hulu. Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia, karena tidak feasible lagi,” paparnya.
Hal ini melawan pidato Presiden Prabowo saat melantik Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM pada 20 Oktober 2024. Kala itu, Prabowo menyampaikan komitmen untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan EBT bersumber energi yang meruah di Indonesia, dalam 4-5 tahun.
“Ini Bahlil bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakannya justru mengutamakan pengembangan energi fosil,” imbuhnya.
Dalam berbagai kesempatan, kata Fahmy, Presiden Prabowo mengungkapkan bakal menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 10 tahun. Akan tetapi, Bahlil justru mendorong pengusaha tambang batu bara menggenjot produksinya.
“Kebijakan Bahlil ini, lebih selaras dengan kebijakan Jokowi yakni menggenjot produksi batu bara. Bahkan Jokowi membagikan konsesi tambang batu bara kepada ormas keagamaan untuk meningkatkan produksi batu bara,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Fahmy mengkritisi rencana Bahlil melarang ojek online (ojol) menggunakan BBM subsidi yakni Pertalite. Alasannya, pengemudi ojol memiliki sepeda motor untuk usaha sehingga tak termasuk kelompok yang perlu dibantu pemerintah.
Padahal, pengemudi ojol termasuk masyarakat bawah atau golongan rentan miskin yang sewajarnya mendapat perlindungan dari pemerintah. “Ironis memang kebijakan pelarangan ojol pakai BBM subsidi. Itu sangat tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo yang selalu pro wong cilik,” imbuhnya.
Dia khawatir, jika kebijakan model begitu dilanjutkan, semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo membangun Indonesia. Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut.
“Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan untuk mencopot Bahlil. Gantikan Menteri ESDM baru yang sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo,” pungkasnya.
