Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan hanya memberikan izin atau legalitas kepada sumur minyak rakyat yang sudah terlanjur dibor. Ia membantah membantah legalitas ke seluruh sumur minyak rakyat.
“Jadi selama ini kan ada sumur-sumur rakyat yang produksi tapi mereka kan ilegal, sumur-sumur rakyat ini yang sudah terlanjur berjalan, agar lingkungannya kita jaga baik dan mereka juga bisa menjual dengan harga yang baik, maka kita buat regulasinya, tetapi yang sudah terlanjur, bukan semuanya ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang berlaku sejak 3 Juni 2025. Dalam aturan tersebut, Bahlil resmi melegalkan aktivitas pengeboran sumur minyak rakyat
Bahlil menyatakan sumur-sumur rakyat yang selama ini sudah diproduksi diberikan legalitas. Lantaran, sumur minyak rakyat banyak yang berstatus ilegal namun sudah berjalan lama.
Selama ini, pemilik sumur minyak ilegal menjual produksinya ke produsen ilegal selain Pertamina. Karena itu, pemerintah pun mengeluarkan Permen yang mengatur legalitas sumur tersebut.
“Selama ini ada sumur-sumur rakyat yang produksi tapi mereka kan ilegal, sumur-sumur rakyat ini yang sudah terlanjur berjalan..agar lingkungannya kita jaga baik dan mereka juga bisa menjual dengan harga yang baik, maka kita buat regulasinya,” jelasnya.
Adapun sumur minyak rakyat itu memproduksi sekitar 15.000 hingga 20.000 barrel minyak per hari.
Jika tak diberikan legalitas dan dikelola secara baik, masyarakat akan dihantui dengan persoalan hukum.
“Kasihan mereka juga dikejar-kejar oleh persoalan hukum, mereka kan saudara-saudara kita. Itu lah kemudian pemerintah membuat keputusan agar dalam rangka meningkatkan lifting juga, sekaligus untuk menjaga lingkungan dan membuka rakyat ini bisa kerjanya baik dan benar,” tuturnya.
