Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumpulkan sejumlah menteri yang menangani isu pangan untuk mengikuti Rakor Bidang Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Rapat itu membahas evaluasi neraca komoditas, terutama menyangkut impor sejumlah bahan pangan strategis seperti daging sapi beku, sapi bakalan, beras, jagung, hingga garam.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
“Barusan kita sesuai dengan aturan, neraca komoditas itu selambat-lambatnya tiga bulan harus kita evaluasi. Nah ini barusan selesai,” kata Menko Zulhas saat konferensi pers usai rapat.
Ia pun mengungkapkan, tidak semua komoditas berjalan sesuai rencana sebelumnya. Ia mencontohkan soal impor daging kerbau yang semula diminta oleh Kementerian Pertanian sebesar 200 ribu ton, tapi hingga saat ini realisasinya masih minim. Akibatnya, kuota itu dipangkas separuh.
“Ternyata yang masuk sampai hari ini sedikit, jadi kita kurangi separuh, tinggal 100 ribu ton saja. Dikurangi, bukan ditambah,” ujarnya.
Adapun salah satu fokus utama pemerintah kali ini adalah penguatan penggemukan sapi bakalan. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah telah memutuskan menambah kuota sapi hidup atau bakalan, tetapi di saat bersamaan juga dilakukan pengawasan pada impor daging sapi beku, agar peternak lokal tidak merugi.
“Sapi hidup untuk penggemukan. Kan ada pilihannya dua, kalau kita pilih sapi penggemukan maka harus dikendalikan dong impor daging sapi bekunya, kalau nggak yang peternak penggemukannya akan bangkrut,” tegas Menko Zulhas.
Ia menyebutkan bahwa kuota impor sapi bakalan tahun ini akan bertambah 184 ribu ekor, dari yang sebelumnya sudah ada sebanyak 350 ribu ekor. Secara total, maka kuota impor sapi bakalan tahun 2025 ini akan menjadi 530 ribu ekor.
“Jadi kalau memang kita fokusnya bakalan, nanti bakalan kita bebasin aja. Enggak usah dikuota-kuota lagi kan? Kalau daging bekunya enggak diatur ya mati dia. Rugi,” ucapnya.
Menko Zulhas menjelaskan, penggemukan sapi memberi efek ekonomi luas karena melibatkan banyak pihak di dalam negeri.
“Kalau penggemukan itu kan kita beli sapinya kecil. Digemukin 6 bulan hingga 1 tahun. Itu ada peternaknya, ada petani rumput, ada makanan jagung. Jadi banyak yang terlibat,” kata dia.
Menko Zulhas mengilustrasikan, jika satu keluarga petani memelihara tiga ekor sapi, maka potensi keterlibatan bisa mencapai ratusan ribu keluarga.
“Kalau sejuta (ekor sapi), berapa? 300 ribu keluarga petani kan? 300 ribu keluarga petani bisa hidup dari situ. Jadi ini yang mesti jelas,” sambungnya.
Sebaliknya, menurut dia, impor daging beku tidak memberikan nilai tambah ekonomi karena langsung dikonsumsi tanpa proses produksi di dalam negeri.
Menko Zulhas juga menyoroti kondisi jagung yang sedang dalam masa panen raya. Usulan impor untuk kebutuhan industri datang dari Kementerian Perindustrian, namun untuk sementara ditolak karena pemerintah sedang berupaya menjaga harga jagung tetap stabil di tingkat petani.
“Sekarang lagi panen raya. Engga banyak ya (usulan kuota impornya) yang disampaikan Kemenperin, mungkin tiga ribuan ton, sedikit. Karena ini yang belum bisa kita produksi,” ucapnya.
Dia menyebut harga jagung saat ini belum mencapai target Rp5.500 per kilogram, dan pemerintah tengah berupaya keras agar harga itu tercapai. Kendala utamanya justru terletak pada ketersediaan gudang.
“Beras kita sekarang 3,7 juta ton. Habis gudang-gudang. Jadi jagung lagi panen raya juga kan? Nah ini problemnya ada di gudang,” jelasnya.
Isu lain yang turut dibahas dalam rapat adalah soal garam industri. Meski sebelumnya ada aturan larangan impor garam industri mulai Januari 2025, Menko Zulhas menegaskan, pemerintah kini memutuskan untuk menunda target swasembada hingga akhir tahun 2027.
“Sekarang Pak Menteri KKP ditargetkan nanti akhir 2027 kita akan swasembada garam konsumsi maupun industri. Akan bikin pabrik ya,” katanya.
Karena fasilitas industri pengolah garam belum siap, pemerintah memilih memberi relaksasi terhadap larangan impor.
“Itu peraturannya direlaksasi, boleh impor sampai tahun 2027. Karena industri farmasi dan mamin (makanan minuman) sudah teriak-teriak. Untuk infus itu pakai garam. Nah yang itu kita belum bisa bikin. Tahun 2027 baru bisa,” jelas Menko Zulhas.
