Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan mengungkapkan pihaknya melakukan efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2025. Ia mengatakan, anggaran sebelum efisiensi untuk MK sebesar Rp611 miliar, kemudian realisasi anggaran saat ini sudah Rp316 miliar atau 51,73 persen.
“Sisa anggaran saat ini adalah Rp295 miliar. Masing-masing kami alokasikan ke belanja pegawai Rp83 miliar, belanja barang Rp198 miliar, belanja modal Rp13 miliar,” kata Heru dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Dirinya mengaku anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah sebesar Rp226 miliar. Nominal tersebut terdiri dari belanja barang Rp214 miliar dan belanja modal Rp11 miliar.
Heru menerangkan rincian tersebut disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu pada Selasa (12/2/2025).
“Dari adanya blokir tersebut maka pagu anggaran MK menjadi Rp385 miliar, sehingga sisa anggaran yang dapat kami gunakan sampai saat ini adalah Rp69 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, Heru menyatakan dari sisa anggaran Rp69 miliar tersebut pihaknya akan mengalokasikan ke pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45 miliar, tenaga PPNP dan tenaga Kontrak Rp13,1 miliar.
Kemudian, biaya langganan dan jasa Rp9,8 miliar, tenaga outsourcing Rp610 juta, dan honorer perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara PHP gubernur/bupati/wali kota Rp400 juta.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
