Melenceng dari Tupoksi TNI, Dedi Mulyadi Didesak Setop Kirim Anak ke Barak Militer

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman anak nakal ke barak militer.

Terlebih, JPPI memandang, pembinaan terhadap anak tidak perlu melibatkan militer. Dan, hal ini sudah melenceng dari tugas dan fungsi pokok TNI.

“JPPI dengan tegas menolak kebijakan ini dan mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera menghentikannya,” kata Ubaid kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Ubaid berpendapat, kepala daerah terutama gubernur, seharusnya lebih fokus kepada penguatan sistem pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengembangkan program-program pembinaan karakter yang humanis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan psikologis siswa.

Menurutnya, kebijakan yang mengedepankan pemaksaan dan ancaman hanya akan menciptakan keresahan dan kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan yang sebenarnya.

“JPPI memandang kebijakan pembinaan siswa di barak militer ini juga jelas melenceng dari tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI),” kata dia.

TNI, lanjut Ubaid, memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

“Pembinaan siswa sekolah bukanlah bagian dari mandat utama TNI. Melibatkan militer dalam urusan pendidikan dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan, yang seharusnya memiliki ranah dan pendekatannya masing-masing,” katanya lagi.

Lebih lanjut, kebijakan ini kata Ubaid berpotensi merusak Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang telah dirancang dengan tujuan yang jelas. Memasukkan unsur militeristik secara paksa ke dalam proses pendidikan formal mengancam prinsip-prinsip pendidikan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan holistik siswa.

“Sisdiknas seharusnya menjadi tanggung jawab utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan tenaga pendidik dan ahli pendidikan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembinaan karakter,” ujarnya.

“Alih fungsi sebagian tanggung jawab pembinaan karakter kepada militer mengindikasikan adanya keraguan terhadap kapasitas dan kompetensi institusi pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat melemahkan sistem pendidikan yang sudah ada dan menciptakan preseden yang kurang baik di masa depan,” kata Ubaid lagi.