Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI), Henry Saragih belum puas dengan rencana Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering giling (GKG) menjadi Rp6.500 per kIlogram (kg).
Alasannya, kata Henry, HPP untuk GKP sebesar Rp6.500/kg, belum ‘nendang’ kesejahteraan petani, khususnya petani penggarap yang menyewa lahan untuk pertanian. Sebab, nilai yang diusulkan pemerintah tidak memberikan keuntungan bagi para petani.
“Kalau mau petani sejahtera ya (HPP GKP), idealnya Rp7.000 per kilogram. Karena terdapat kenaikan biaya usaha tani sejak 2023 sebesar Rp1.000 per kg untuk menghasilkan gabah”, kata Henry.
Selanjutnya Henry menyebut sejumlah biaya yang harus ditanggung petani. Misalnya, harga benih naik dari Rp15.000 menjadi Rp17.000 untuk varietas keluaran pemerintah. Harga obat-obatan tanaman mengalami kenaikan 20 persen, dan pengairan biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk irigasi naik 20 persen.
Biasanya, lanjut Henry, biaya pengairan yang harus ditanggung petani cukup besar. Setiap hari, petani harus mengisi air selama 60 hari. Belum lagi, biaya sewa lahan yang ikut naik.
“Jadi jika HPP GKP sebesar Rp6.500 per kg, itu belum layak. Terlebih pemerintah merencanakan pada 2025 akan menyerap seluruh hasil panen petani. Antara lain gabah/beras dan jagung”, imbuhnya.
Tak kalah penting, kata Henry, bukan hanya kebijakan di hilir, seperti jaminan harga. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan jaminan di sisi hulu. Misalnya soal redistribusi tanah seluas 2 hektare melalui program reforma agraria untuk seluruh petani.
“Tanah-tanah ini harus ditanami tanaman pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan mendukung swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo,” kata Henry.
Menurut Henry, komponen sewa tanah menjadi penyumbang biaya tertinggi yang harus ditanggung petani. Asal tahu saja, sebagian besar petani di Indonesia yang jumlahnya 17,2 juta orang masuk golongan petani gurem. Kepemilikan lahan mereka kurang dari 0,5 hektare. Sehingga, program reforma agraria menjadi syarat utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
“Pembenahan juga harus dilakukan dengan memperbaiki distribusi produksi pertanian, dan alat mesin pertanian (alsintan). Tugas ini dilakukan oleh pemerintah dengan menumbuhkembangkan koperasi petani,” ujar Henry.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) merencanakan distribusi pupuk bersubsidi lewat koperasi. Jadi, penyalurannya tidak lagi berbasis kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Keduanya diharuskan melebur membentuk koperasi petani.
