INILAHSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan upaya dalam mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah strategis.
Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan terkait data perkembangan harga komoditas yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat.
Dalam upaya ini, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Jalan Dr. Ratulangi, Makassar, pada Jumat 24 Mei 2024.
Aryanto menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas strategi pengendalian inflasi, di mana BPS bertanggung jawab untuk menyediakan data tentang perkembangan harga pangan di berbagai daerah yang menjadi sampel.
“Pemerintah daerah sebagai eksekutor akan menggunakan data yang disediakan oleh BPS untuk merumuskan kebijakan intervensi dalam mengendalikan inflasi. Tujuan utama dari pengendalian inflasi adalah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap stabil dan ekonomi Sulawesi Selatan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Aryanto, angka inflasi di Sulawesi Selatan saat ini berada pada angka 2,61 persen, yang merupakan angka yang baik dan stabil.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi telah berhasil dilakukan dengan baik dan terkendali.
“Sekali lagi inflasi itu bukan momok yang menakutkan, tapi bagaimana pengendalian inflasi itu kita lakukan. Jadi inflasi itu di Sulawesi Selatan bersyukur bahwa di angka 2,61 (persen) cukup baik dan cukup stabil ya, itu terkendali lah,” ungkapnya.
Sementara itu, Andi Arsjad mengungkapkan, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Penjabat Gubernur yang baru agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berkoordinasi dengan BPS terkait upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan.
“Nah kita tentu menginginkan bahwa strategi kebijakan pengendali inflasi itu harus terstruktur, terarah dan terukur. Oleh karena itu basisnya adalah data. Hari ini kita mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dari bapak Kepala BPS bersama jajarannya tentang pemahaman inflasi itu sendiri, dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa angka-angka inflasi itu dihasilkan oleh variabel apa saja,” terangnya.
Dari pertemuan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel ini mengaku baru mendapat informasi baru, bahwa 500 sub komponen komoditas yang harus menjadi perhatian pemerintah, karena selama ini yang diketahui hanya ada 20 komponen komoditas saja.
“Namun kenyataannya tidak hanya sampai di situ ternyata banyak. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa penggunaan inflasi bukan hanya ada di Ketahanan Pangan saja ya, tapi ada di OPD lain juga. Nah, inilah pentingnya Kenapa kita harus memahami tentang data, metodologinya bagaimana, sehingga analisa kita dalam menentukan kebijakan intervensi nanti bisa lebih tepat dan tepat sasaran,” jelasnya .
Dengan kehadiran data yang ditampilkan BPS ini, lanjutnya, maka Pemerintah Provinsi jadi lebih tahu komponen utama apa saja yang mengalami perubahan harga dan menjadi bahan bagi Pemprov Sulsel untuk melakukan intervensi dengan keterbatasan anggaran yang ada.
“Tadi kita sudah mendapat gambaran, sehingga ke depan jangan pada saat diumumkan baru kita sibuk melakukan intervensi, justru di tahap-tahap awal ini ketika ada proses pendataan kita sudah harus mengantisipasi, memitigasi, apa sih komoditi-komoditi yang berpeluang naik, apa sih komoditi yang turun. Sehingga kita di Dinas Ketahanan Pangan harus melakukan penyesuaian terhadap itu,” tegasnya.
Perkembangan data harga komoditas yang disampaikan BPS ini, lanjut Andi Arsjad, menjadi “early warning” bagi pemerintah dan data itu juga sangat membantu pemerintah sebelum melakukan intervensi harga, karena harga komoditas di setiap kabupaten berbeda-beda.
Dengan begitu, Andi Arsjad mengaku data dari BPS ini juga akan disampaikan langsung ke Penjabat Gubernur untuk selanjutnya OPD terkait akan membentuk tim kerja yang secara intens melakukan analisa dengan berkolaborasi dengan BPS melalui supporting data, yang kemudian akan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan pengendalian inflasi.
