Pengadilan Tinggi di London menolak gugatan hukum yang diajukan kelompok hak asasi Palestina untuk memblokir pasokan komponen dari Inggris untuk jet tempur F-35 Israel. Padahal Israel telah menggunakan jet-jet tempur tersebut untuk menimbulkan efek yang menghancurkan dalam pemboman tanpa pandang bulu di Gaza.
Pemerintah Inggris telah menangguhkan beberapa lisensi ekspor untuk peralatan militer setelah menyimpulkan ada risiko Israel dapat melanggar hukum humaniter internasional. Namun hingga saat ini masih memberikan pengecualian untuk beberapa bagian jet siluman Lockheed Martin F-35.
Kelompok hak asasi manusia Al-Haq telah meminta Pengadilan Tinggi melakukan peninjauan kembali. Mereka mengatakan “pengecualian” tersebut melanggar hukum dan menuduh pemerintah Inggris salah memahami aturan hukum internasional yang berlaku.
Israel telah melakukan kekejaman selama konflik yang telah menewaskan lebih dari 56.000 orang – sebagian besar dari mereka adalah warga sipil Palestina, menurut angka dari Kementerian Kesehatan Gaza dan dipercaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Gugatan ini didukung Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam dan pihak lain. Amnesty mengatakan putusan itu tidak mengubah fakta bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah genosida.
“Kami kecewa dengan putusan hari ini, tetapi pengadilan telah menjelaskan bahwa meskipun tidak memiliki kewenangan membuat keputusan tentang ekspor suku cadang senjata F-35 Inggris, hal ini tidak membebaskan eksekutif dan Parlemen dari tanggung jawab mereka untuk bertindak,” kata Kepala Eksekutif Amnesty Internasional Inggris Sacha Deshmukh dalam sebuah pernyataan.
Inggris, lanjut Amnesty Internasional, memiliki kewajiban hukum untuk membantu mencegah dan menghukum genosida, namun tetap mengizinkan ekspor senjata ke Israel meskipun ada risiko yang jelas bahwa senjata ini akan digunakan untuk melakukan genosida.
“Realitas mengerikan di Gaza terungkap di hadapan dunia. Seluruh keluarga musnah, warga sipil terbunuh di zona aman, rumah sakit hancur menjadi puing-puing, dan populasi yang kelaparan akibat blokade kejam serta pemindahan paksa. Ini bukan tragedi yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari serangan sistematis terhadap populasi yang terkepung,” pernyataan itu menambahkan.
Masih menurut pernyataan itu, putusan tersebut tidak mengubah fakta di lapangan, dan juga tidak membebaskan pemerintah Inggris dari tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional. Risiko bahwa senjata Inggris dapat digunakan untuk memfasilitasi kejahatan internasional yang serius masih sangat tinggi. Jika pengadilan tidak mau campur tangan, maka beban moral dan hukum pada Pemerintah dan Parlemen untuk bertindak – sebelum lebih banyak nyawa melayang dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terjadi – akan semakin besar.
“Inggris harus mengakhiri semua transfer senjata ke Israel jika kita serius sebagai sebuah negara tentang komitmen terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia,” pernyataan itu menyimpulkan.
Hakim Stephen Males dan Karen Steyn menolak semua alasan untuk menantang keputusan pemerintah, dengan mengatakan bahwa kasus tersebut sebenarnya menanyakan apakah pengadilan dapat memerintahkan Inggris menarik diri dari kolaborasi pertahanan multilateral tertentu.
“Berdasarkan konstitusi kita, isu yang sangat sensitif dan politis itu adalah urusan eksekutif, yang bertanggung jawab secara demokratis kepada parlemen, dan akhirnya kepada pemilih, bukan pengadilan,” kata para hakim, menolak izin untuk peninjauan kembali yudisial.
Inggris menyumbangkan komponen untuk program pertahanan internasional yang memproduksi dan memelihara F-35 untuk Israel dan beberapa negara lain. Menteri Pertahanan John Healey berpendapat penangguhan tersebut akan berdampak pada seluruh program F-35 dan memiliki dampak besar pada perdamaian maupun keamanan internasional.
LSM yang berbasis di Inggris, Campaign Against Arms Trade, mengatakan bahwa angka perizinan menunjukkan pemerintah telah membuat “peningkatan yang mengejutkan dalam ekspor militer ke Israel” pada bulan-bulan setelah pengumuman penangguhan sebagian pada September 2024.
Angka-angka tersebut menunjukkan Inggris menyetujui peralatan militer senilai £127,6 juta ($170 juta) untuk Israel dalam bentuk lisensi terbitan tunggal dari Oktober hingga Desember 2024. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan gabungan periode 2020 hingga 2023. Sebagian besar lisensi tersebut diperuntukkan bagi radar militer, komponen dan perangkat lunak, serta peralatan penargetan.
