Saat warga mengalami musibah gempa dahsyat dengan korban tewas ribuan orang, junta militer Myanmar malah tanpa perikemanusian melakukan serangan bersenjata. Sedikitnya tentara Myanmar melakukan 243 kali serangan dan menewaskan lebih dari 200 warga sejak gempa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam serangan mematikan yang terus berlanjut oleh militer Myanmar meskipun gencatan senjata telah diumumkan menyusul gempa bumi dahsyat yang menewaskan hampir 3.800 orang.
“Kekerasan tak henti-hentinya menimpa warga sipil, meskipun gencatan senjata telah diumumkan setelah gempa bumi dahsyat pada 28 Maret. Ini menggarisbawahi perlunya para pihak untuk berkomitmen, dan menerapkan, penghentian permusuhan nasional permanen serta kembali ke pemerintahan sipil,” kata Kepala Hak Asasi manusia PBB Volker Turk dalam sebuah pernyataan, kemarin
Konflik multipihak telah melanda Myanmar sejak 2021, ketika tokoh militer Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Menyusul gempa berkekuatan 7,7 skala Richter, junta bergabung dengan lawan dalam menyerukan penghentian sementara permusuhan pada 2 April untuk pengiriman bantuan.
Namun Turk mengatakan bahwa sejak gempa bumi dan hingga 29 April, militer dilaporkan telah melancarkan sedikitnya 243 serangan, termasuk 171 serangan udara, dengan lebih dari 200 warga sipil dilaporkan tewas. “Sebagian besar serangan terjadi setelah gencatan senjata berlaku,” tambahnya.
Gencatan senjata telah dibiarkan berakhir pada 30 April. “Sangat penting bagi militer untuk segera menghentikan semua serangan terhadap warga sipil dan objek sipil,” tegasnya.
Kepala HAM PBB itu juga mengecam serangan tanpa henti mempengaruhi populasi yang sudah sangat terkepung dan kelelahan akibat konflik selama bertahun-tahun, diperparah oleh dampak gempa bumi. Hampir 20 juta orang di negara itu sudah bergantung pada bantuan kemanusiaan,
“Orang-orang di Myanmar membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. Mereka harus memiliki kedamaian dan perlindungan. Hukum internasional jelas menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat menjangkau mereka yang membutuhkan tanpa hambatan,” jelasnya lagi.
Turk mendesak militer untuk mengutamakan rakyat, memprioritaskan hak asasi manusia dan kebutuhan mereka, serta mencapai penyelesaian damai atas krisis ini. “Daripada terus-menerus berinvestasi dalam kekuatan militer, fokusnya harus pada pemulihan demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar.”
