Keputusan Presiden Jokowi menyerahkan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, merupakan langkah cerdik.
Megaproyek senilai Rp466 triliun yang belum apa-apa itu, bak bola panas untuk Prabowo. “Dengan menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, Jokowi secara efektif melepaskan tanggung jawab penuh, atas kelanjutan megaproyek tersebut. Jika IKN gagal atau menemui hambatan besar, Jokowi memiliki ruang untuk berkelit. Bahwa keberlanjutannya di tangan pemerintahan baru,” kata Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Penyerahan ini, menurutnya, memberi Prabowo beban yang tidak kecil. Sebagai presiden baru yang diharapkan melanjutkan pembangunan IKN, Prabowo langsung berhadapan dengan berbagai tantangan besar. Terkait pendanaan, pembangunan infrastruktur, hingga memastikan ekosistem yang memadai di wilayah ibu kota baru.
“Dengan langkah ini, Jokowi secara tidak langsung “melempar bola panas” ke Prabowo, mengalihkan risiko kegagalan yang mungkin timbul di masa depan,” ungkapnya.
Jika proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana, lanjut Nur Hidayat, kritik publik, pengamat, hingga media internasional, kemungkinan besar tertuju kepada Prabowo, bukan Jokowi. Dengan demikian, Jokowi tidak akan sepenuhnya terbebani oleh warisan proyek ini, karena ia dapat dengan mudah menyatakan bahwa pemerintahan yang baru gagal meneruskan visinya.
Padahal, kata dia, sejak awal, Jokowi yang paling berambisi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim. Meski banyak kritik dari berbagai kalangan, semuanya tak digubris.
“Skala dan kompleksitas proyek ini, termasuk risiko kegagalan pun sangat besar. Biaya yang dibutuhkan sangat tinggi, sementara kondisi ekonomi global tengah bergejolak, yang mengakibatkan potensi pembiayaan menjadi lebih sulit.
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan menyerahkan perpres IKN kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. “Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi usai menghadiri acara Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).
Mantan Wali Kota Solo itu, menegaskan, pemindahan IKN tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Sebab bukan berupa pemindahan infrastruktur kota saja dan orang di dalamya, melainkan harus membentuk ekosistem ibu kota baru.
“Ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan, IKN harus terlebih dahulu memiliki berbagai fasilitas penunjang sosial sebelum menyandang gelar ibu kota baru. Mulai dari hal kecil seperti adanya warung-warung hingga tempat hiburan bagi warganya.
“Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu ingin beli barang. Semuanya itu harus siap. Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa,” ujar Jokowi.