Komisi V DPR: Permintaan Tambahan Anggaran Bina Marga, Ditjen Hubdat, dan BNPP Masih Rendah

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem Tamanuri mengomentari beberapa usulan tambahan anggaran yang diminta Kementerian/Lembaga (K/L) mitra kerja komisinya.

Menurutnya, tiga lembaga terkait yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Basarnas perlu anggaran besar untuk menjalankan tugas pokoknya.

“Saya melihat bahwa belum ada keseimbangan antara anggaran-anggaran yang tercantum di situ. Kadang-kadang seperti contoh saja Bina Marga hanya Rp32 triliun,” tutur Tamanuri saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

“Sedangkan Bina Marga ini, memerlukan cukup banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sekarang masih banyak terbengkalai. Oleh karena itu, perlu pergeseran-pergeseran dari anggaran lain,” sambungnya.

Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Ditjen Hubdat yang hanya meminta anggaran Rp4 triliun. “Itu saya rasa dibandingkan dengan yang lain, perhubungan laut dan udara mesti berimbang dong. Untuk darat (Ditjen Hubdat) itu perlu,” tegasnya.

Usulan tambahan anggaran untuk (BNPP)/Basarnas juga dia komentari. “Untuk BNPP-nya sendiri Rp642 miliar lho harusnya ini yang lebih besar, kan bapak-bapak harus melihat, mencari kalau terjadi hal-hal (yang tidak diinginkan). Jangan mengharapkan yang tidak ada masalah,” kata Tamanuri.

“Enak saja, kita kan berleha-leha tapi kalau terjadi suatu masalah uangnya tidak ada, bagaimana kita,” tambah dia.

Sebagai informasi, pagu kebutuhan Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan Rp136 triliun. Namun dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2025, ditetapkan Rp75 triliun sehingga ada selisih Rp61 triliun yang menjadi usulan tambahan anggaran.

Rinciannya usulan tambahan anggaran itu, untuk Kesekjenan senesar Rp528 miliar, Insepktorat Jenderal Rp98 miliar, Ditjen Bina Marga Rp32 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp10 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp26 triliun, Ditjen Perumahan Rp4 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp558 miliar.

Kemudian untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp92 miliar, Badan Pengembangan SDM Rp347 miliar, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Rp148 miliar.

Sementara untuk Kemenhub pada pagu Kebutuhan TA 2025 dipatok sebesar Rp80 triliun. Sedangkan dalam Nita Keuangan RAPBN TA 2025 ditetapkan Rp24 triliun sehingga usulan tambahan anggarannya sebesar Rp55 triliun.

Rincian tambahan anggarannya untuk Kesekjenan Rp681 miliar, Inspektorat Jenderal Rp116 miliar, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Rp4,2 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp10 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp4,5 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,7 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp2,7 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp108 miliar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp132 miliar.

Sedangkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/Basarnas Pagu Kebutuhan TA 2025 Rp3 triliun, sedangkan Nota Keuangan RAPBN TA 2025 ditetapkan Rp1 triliun. Sehingga selisihnya Rp2 triliun.

Rinciannya untuk program dukungan manajemen Rp855 miliar, program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana sebesar Rp642 miliar.