Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui pihaknya masih mengkaji lebih jauh mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Namun Golkar menyarankan jika pemilihan kepala daerah itu dilakukan melalui system konvensi
Menurutnya, usulan tersebut masih menjadi pilihan mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mewajibkan pemilihan presiden dilakukan secara langsung, tidak dengan kepala daerah.
“Sistem pilkada ini kan gini, opsi. Jadi menyangkut dengan pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar yang 45 bahwa pemilihan presiden itu secara langsung, dan itu enggak mungkin kita ubah. Tapi kalau gubernur-bupati itu dilakukan secara demokratis,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Bahlil menilai semua pihak termasuk Golkar masih berpeluang untuk mengkaji sial usulan pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Dia menyebut Golkar juga telah mengajukan berbagai konsep untuk menyesuaikan usulan tersebut.
“Makanya dalam pidato saya di HUT Golkar saya mengatakan, penting untuk kita melakukan formulasi. Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita. Sudah berang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPRD dengan perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri ESDM ini mengatakan sudah ada diskusi mengenai pemilihan yang sebelumnya diusulkan melalui DPRD bisa dikaji kembali dengan survei. Dimana figur-figur yang ingin dicalonkan maju di pilkada dilakukan riset terlebih dulu.
“Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya,” tuturnya.
Dan Golkar, ungkap Bahlil, mengaku berpengalaman jika membuat model konvensi tersebut dan sudah dipastikan hasilnya seperti apa. Sedangkan partai lain, ia menilai belum tentu mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan pihaknya.
“Dan Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu. Tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan. Dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengaku bakal mengkaji lebih dalam soal wacana kepala daerah dipilih DPRD di gelaran Pilkada mendatang.
Hal ini ia sampaikan dalam laporan kinerja Komisi II DPR RI tahun 2024. Bahtra mengakui, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 masih ada beberapa kelemahan.
“Terkait misalnya sistem pelaksanaan pilkada apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung, dipilih masyarakat ataupun oleh DPRD, tentu ini kita kaji lebih lanjut,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Menurutnya, solusi itu muncul dikarenakan kegelisahan masyarakat yang dirasakan selama ini khususnya soal mahalnya ongkos politik. Yang mana, semua politisi tentunya ingin berkompetisi di levelnya masing-masing seperti Pileg ataupun Pilkada baik di kabupaten atau tingkat kota.
“Yang kita rasakan adalah begitu tingginya cost politik, yang kita rasakan adalah money politik sudah jauh merangsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat kita,” ujarnya.
“Ini jadi bahan kita untuk terus memperbaiki mengevaluasi, karena tentu toh sejatinya pergantian kepemimpinan apakah itu di provinsi, atau kabupaten kota, bagaimana pergantian kepemimpinan itu bisa menyejahterakan masyarakat,” sambung Bahtra.
