Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memandang persoalan bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan menjadi pemicu ditundanya deklarasi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.
Dia menilai Koalisi Perubahan seharusnya bisa dideklarasikan sesuai rencana, yaitu pada Kamis (10/11/2022).
Hal itu disampaikannya dalam menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut koalisi tidak jadi dideklarasikan pada 10 November 2022 karena adanya oligarki dan pemodal besar.
Menurut Adi, Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat seharusnya bisa solid dalam melawan oligarki, sehingga tidak perlu menunda deklarasi.
“Apa susahnya deklarasi, toh ketiga partai sama-sama cocok? Jangan-janga urusan cawapres yang belum kelar deklarasi jadi batal,” kata Adi kepada Inilah.com, Jumat (11/11/2022).
Dia menilai oligarki itu keberadaannya di luar koalisi sehingga tidak perlu mempengaruhi Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat dalam mendeklarasikan koalisi.
“Kalau ketiga partai merasa cocok dan solid, mestinya nggak ada urusan dengan oligarki,” tutur Adi.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera menyebut oligarki dan pemodal besar menjadi hambatan bagi ketiga partai dalam melakukan deklarasi koalisi.
“Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan,” tutur Mardani, Kamis (10/11/2022).
“Sekali kita menerima bantuan dari semua freelance, pasti nanti akan terganggu, nggak ada yang nggak, oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tambah dia.
