Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut biaya perawatan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebesar Rp300 miliar masuk kategori sunk cost. Atau, biaya yang harus dikeluarkan karena perencanaan yang tidak sesuai.
Sejak awal, kata Bhima, megaproyek IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun, terkesan dipaksakan, dengan perencanaan yang terburu-buru. Padahal, IKN hanya berfungsi sebagai kota pemerintah. Sayangnya sampai sekarang belum optimal dimanfaatkan.
“Ya akhirnya sunk cost, ini akan memakan pos anggaran belanja pemerintah lainnya, di tengah defisit APBN dan juga kenaikan utang pemerintah yang signifikan. Jadi mau dibayar pakai apa, yang namanya biaya perawatan itu? Sementara rasio pajak pun saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ujar Bhima kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (6/7/2025).
Ia menilai, nyatanya, IKN justru tidak menjadi magnet ekonomi yang dapat menggerakan perekonomian di sekitar IKN. “Jadi IKN akhirnya membuat anggaran pemerintah (jebol) hanya untuk perawatannya saja itu kan sangat mahal, padahal anggaran tadi bisa digunakan misalnya, untuk memberikan subsidi pendidikan yang lebih besar atau menanggung biaya kesehatan masyarakat, untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan misalnya,” tuturnya.
Oleh karena itu, Bhima menyebut, biaya pemeliharaan aset di IKN yang mencapai Rp300 miliar per tahun, sebaiknya dievaluasi pemerintah. “Jadi pelajaran pentingnya adalah pemerintah ini harus mengevaluasi, semua infrastruktur yang biaya maintenance, biaya pengoperasiannya itu, bahkan lebih besar daripada pendapatan yang diciptakan dari infrastruktur itu,” tandasnya.
Informasi saja, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.
“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.
Dia bilang, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.
Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.
