Serangan Israel yang menghancurkan di Gaza dengan dukungan Amerika Serikat akan ‘menghantui’ Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan para pejabat AS yang lengser selama sisa hidupnya. Para pejabat AS bertanggung jawab terus mengirim senjata ke Israel meskipun ada pelanggaran di Gaza.
Hala Rharrit mengutip Al Jazeera dalam wawancara telepon mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joe Biden mengabaikan peraturan AS sendiri dengan terus mempersenjatai Israel meskipun ada pelanggaran yang terdokumentasi dengan baik di Gaza. “Mereka dengan sengaja melanggar dan menghindari hukum AS,” kata Rharrit, yang mengundurkan diri dari Departemen Luar Negeri AS pada April tahun lalu.
“Ketika saya menjadi diplomat, saya bersumpah untuk membela Konstitusi. Mereka menghindari proses tersebut untuk melanjutkan aliran senjata, meskipun tahu itu sangat buruk. Bagi saya, itu benar-benar tidak dapat dimaafkan, dan itu kriminal.”
Ada beberapa undang-undang AS melarang transfer senjata kepada pelanggar hak asasi manusia, termasuk larangan bantuan keamanan ke negara-negara yang memblokir bantuan kemanusiaan didukung Washington. Undang-Undang Leahy juga membatasi bantuan AS kepada unit militer yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan pemerkosaan.
Selain itu, pemerintahan Biden telah mengadopsi kebijakan, yang dijuluki Memorandum Keamanan Nasional 20, mengharuskan sekutu penerima senjata AS untuk memberikan jaminan kredibel bahwa mereka tidak menggunakan senjata tersebut dengan melanggar hukum humaniter internasional.
Meskipun adanya perlindungan ini, AS terus memasok Israel — sebuah negara yang menurut kelompok hak asasi manusia terkemuka melakukan genosida di Gaza — dengan senjata senilai miliaran dolar.
Israel telah menewaskan sedikitnya 46.876 orang di Gaza. Israel juga telah memberlakukan pengepungan di wilayah tersebut yang memicu krisis kelaparan mematikan akibat ulah manusia.
Tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang, termasuk menggunakan “kelaparan sebagai metode peperangan”.
Namun, Blinken telah menyatakan kepada Kongres bahwa Israel tidak menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Penilaian ini pun dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan.
Departemen Luar Negeri Blinken juga dituduh gagal mengambil tindakan atas tuduhan pelanggaran oleh tentara Israel berdasarkan Hukum Leahy, yang memicu gugatan baru-baru ini terhadap pemerintahan Biden, yang dipimpin warga Palestina dan warga Amerika Palestina.
Intinya, para kritikus mengatakan Blinken telah berperan penting dalam memastikan bahwa Israel terus menerima senjata AS yang digunakannya untuk menghancurkan Gaza. Blinken juga mengawasi delegasi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memveto empat resolusi Dewan Keamanan tentang seruan gencatan senjata di Gaza.
Didemo Banyak Orang
Diplomat tertinggi AS — yang memiliki sejarah panjang advokasi pro-Israel yang gigih — telah menghadapi pengunjuk rasa hak-hak Palestina di sidang kongres, di jalan-jalan dan bahkan di depan rumahnya. Minggu ini saja, sejumlah aktivis menyela pernyataan Blinken di Dewan Atlantik di Washington, DC, dengan menyebutnya sebagai “sekretaris genosida”.
Saat Blinken tampil terakhir kali di ruang konferensi pers Departemen Luar Negeri, seorang jurnalis dikeluarkan secara paksa karena berulang kali menanyakan keterlibatan Blinken dalam dugaan kejahatan perang Israel.
Rharrit memperkirakan Blinken akan terus berhadapan dengan para pengunjuk rasa setelah meninggalkan jabatannya. “Hal ini akan menghantuinya selama sisa hidupnya,” kata mantan diplomat tersebut kepada Al Jazeera.
“Sejarah, tentu saja, akan menghakiminya, dan hal itu sudah terjadi saat ini. Pertanyaannya adalah: Di pemerintahan mendatang, apakah akan ada pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan di bawah pemerintahan ini?”
Selama berbulan-bulan, pejabat Israel telah berjanji untuk terus melanjutkan perang. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara terbuka membanggakan keberhasilannya menggagalkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri konflik dan mengarah pada pembebasan tawanan Israel di Gaza.
Namun, Blinken tetap bersikeras bahwa Hamas “berperan sebagai pengganggu” dalam perundingan mengenai kesepakatan tersebut. “Saya akan mengatakan dengan terus terang, Blinken berbohong,” kata Rharrit.
Mantan diplomat itu bekerja di Departemen Luar Negeri selama 18 tahun dan menjabat sebagai juru bicara bahasa Arab sebelum mengundurkan diri tahun lalu. Dia adalah salah satu dari beberapa pejabat AS yang mengundurkan diri dari pemerintahan Biden karena dukungan AS yang tidak kenal kompromi terhadap Israel.
