Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyatakan belum saatnya kaum buruh ‘bermesraan’ dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat peringatan Hari Buruh, Kamis (1/5/2025).
Itulah alasan KASBI yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara beberapa serikat pekerja lainnya memperingati May Day di kawasan Monas.
“Kami melakukan aksi yang berbeda dengan beberapa serikat pekerja yang melakukan May Day Fiesta di Monas yang berbarengan dengan Presiden Prabowo. Karena menurut kami, saat ini situasi atau kondisi buruh Indonesia dalam situasi yang sangat buruk,” ujar Sunarno.
Situasi yang sangat buruk ini kata dia, dapat terlihat dari banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sepihak, banyak hak pekerja yang belum diberikan termasuk persoalan upah dan pesangon yang tidak didapatkan bagi buruh yang di PHK.
Ia menceritakan para pekerja di sektor industri misalnya, cukup rentan mengalami intimidasi dan penindasan dari tempat mereka bekerja. Begitu juga dengan ojek online (ojol), pekerja perkebunan sawit, karet, pertanian, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja di sektor pendidikan, medis dan kesehatan, serta pekerja migran.
“Mereka setiap hari masih mengalami penindasan, hak-hak buruhnya masih dilanggar, bahkan mereka bekerja dalam situasi tekanan. Nah situasi ini adalah situasi yang memang bagi kami sangat sulit, ketika melihat kawan-kawan buruh yang hidup dalam posisi penderitaan karena sistem ketenagaankerjaan kita yang memang belum berpihak para kaum buruh,” katanya.
KASBI kata dia, tidak hanya berdemonstrasi di Jakarta saja, melainkan juga hadir di Jambi, Riau, di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Surabaya, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan di beberapa provinsi di Sulawesi.
“Kami juga ingin membuktikan, saat ini dengan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo dan pemerintahan dan juga DPR yang semakin buruk, kemarin ada pengesahan RUU TNI yang juga sedang dibahas, RUU Polri, juga revisi KUHAP yang semua merugikan kaum buruh, merugikan rakyat kecil, semakin mempersempit ruang demokrasi bagi rakyat,” ujar Sunarno.
Karena itu, Sunarno menekankan kepada para serikat pekerja untuk jangan dulu ‘bermesraan’ dengan pemerintah.
“Aksi yang kita lakukan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kawan-kawan serikat pekerja yang lain, bahwa belum saatnya untuk bermesraan atau bersama-sama dengan pemerintahan, sebelum aturan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh atau rakyat itu bisa (diwujudkan),” pungkasnya.
