Jumlah Pengangguran di Indonesia Bukan Angka Kecil, Ekonom Minta Pemerintah Serius

Riza Annisa Pujarama, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), meminta masalah naiknya angka pengangguran di Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah jika tidak ingin masalah ini menjadi beban ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya pada Senin (5/5/2025) mengumumkan angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan Februari 2024. Peningkatan jumlah pengangguran itu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025. Angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan atau menganggur.

“Namun, dari jumlah angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS, Amelia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menurut Riza, angka yang dipaparkan BPS itu bukan angka kecil dan melihat dinamika ekonomi Indonesia saat ini, sepertinya optimistis terhadap penurunan jumlah pengangguran itu belum ada. Sebab investor masih wait and see sehingga akan berdampak pada produksi barang dan jasa, yang berdampak pula pada perekrutan pekerja.

Hal lain yang disoroti Riza adalah jumlah pegawai sektor informal naik ke angka 59.4 persen, sedangkan pekerja sektor formal turun. Bukan hanya itu, jumlah pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu juga naik.

Itu artinya, penduduk yang bekerja pun, belum tentu mendapatkan pendapatan layak untuk memenuhi kehidupannya. Disamping itu, banyaknya pekerja di sektor informal berarti potensi penerimaan perpajakan dalam negeri hilang

“Solusi mengatasi permasalahan ini diantaranya perlu dilakukan percepatan transformasi sesuai RPJMN 2025-2029 (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah),” kata Riza kepada inilah.com, Sabtu (10/5/2025).

Selain itu Pemerintah juga perlu menjaga ekosistem bisnis yang lebih kondusif untuk menekan risiko investasi. Terakhir, daya beli masyarakat perlu didorong melalui belanja Pemerintah yang menciptakan dampak berganda pada penciptaan kerja.