Tak sedang bercanda, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) miris dengan masih bertele-telenya pengurusan sertifikasi halal. Padahal, pemerintah saat ini berkomitmen untuk menumbuhkan industri halal.
Menko Zulhas mengaku banyak diprotes pengusaha dari hampir seluruh negara di dunia, karena itu tadi. Prosedur sertifikasi halal di Indonesia, begitu rumit. Hal ini menjadi penghambat aktivitas perdagangan.
“Saya (sebelumnya) dua tahun jadi Menteri Perdagangan, hampir seluruh dunia komplain. Indonesia keluar sertifikat halal itu menjadi hambatan. Termasuk kemarin terakhir komplain dari Amerika Serikat (AS) terkait sertifikat halal,” kata Menko Zulhas di Jakarta, dikutip Kamis (29/5/2025).
Dalam hal ini, kata Menko Zulhas bukan hanya sertifikat halalnya yang dipermasalahkan dan dinilai menghambat perdagangan, melainkan proses birokrasi di balik penerbitannya yang masih berbelit dan tidak efisien.
“Sebetulnya bukan sertifikasi halalnya, tapi karena birokrasi kita yang sekarang ini (memang perlu) diperbaiki. Makanya seolah-olah di pasar luar itu kita menghambat perdagangan. Yang jadi masalah kadang-kadang itu prosedurnya, administrasi birokrasinya, siapa yang dihubungi, dan sebagainya itu yang sulit,” kata Menko Zulhas.
Keua Umum (Ketum) PAN ini, tak menampik berbelitnya masalah birokrasi ini, sudah lama mengakar di banyak sektor. Jadi, tak hanya untuk urusan sertifikasi halal. “Apapun itu ruwet, rumit, bertele-tele, berputar-putar gitu ya,” ungkap dia.
Tujuh bulan menjabat Menko Pangan, Zulhas terus berupaya memangkas berbagai prosedur yang tidak efisien.
“Pupuk itu petani akan terima pupuk, mesti 600 tanda tangan. Kapan terimanya? Itu saya pangkas. Sekarang pupuk ada waktu tanam, produksi kita melimpah,” jelas Menko Zulhas.
Dalam konteks sertifikasi halal, Menko Zulhas mendorong, pendekatan yang lebih sederhana dan kolektif, terutama bagi pelaku UMKM. Ia mencontohkan inisiatifnya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
“Misal, saya bikin asosiasi, asosiasinya perdagangan bakso, itu dikasih satu, semua dapat. Jadi sekali (sertifikasi) itu bisa dapat seribu perdagangan bakso,” katanya memberi contoh.
Menurutnya, esensi dari sertifikasi halal bukan sekadar soal administrasi, melainkan manfaatnya yang luas untuk semua pihak. “Intinya bukan pengurusannya, kan. Intinya kan substansinya adalah baik untuk produsen, baik untuk konsumennya, baik untuk kita semua,” sebut dia.
Selanjutnya Menko Zulhas mengingatkan pentingnya membangun ekosistem halal yang kompetitif dan berkelanjutan, apalagi Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. “Saya kira kita bisa menjadi pemain penting di bidang ini,” pungkasnya.
