Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan bersiap mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua anggota kabinet sayap kanan Israel. Ada beberapa pejabat Israel lainnya juga sedang diselidiki atas peran mereka dalam perluasan pemukiman.
Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Rabu (28/5/2025), pejabat pengadilan mengatakan, Khan telah meminta surat perintah terhadap Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir atas peran mereka dalam memperluas pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Ben-Gvir dan Smotrich telah berada di garis depan perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, termasuk menyerukan aneksasi Jalur Gaza.
ICC mengutip The New Arab (TNA) mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan komentar mengenai hal-hal yang terkait dengan investigasi yang sedang berlangsung atau tuduhan spesifik apa pun yang mungkin timbul terkait situasi yang ditangani kantor tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi integritas investigasi dan memastikan keselamatan maupun keamanan para korban, saksi, serta semua orang yang berinteraksi dengan kantor tersebut.
Pengadilan juga mengatakan telah menyelidiki kejahatan yang dilakukan di Negara Palestina sejak 13 Juni 2014, ketika Otoritas Palestina menerima yurisdiksi ICC, termasuk dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.
WSJ melaporkan bahwa keputusan untuk melanjutkan kasus-kasus ini berada di tangan kedua deputi Khan, dan tidak jelas bagaimana mereka berencana untuk melanjutkannya. Para pejabat dan pakar hukum menyampaikan keraguan apakah pengadilan akan melanjutkan kasus ini mengingat risiko politik yang akan ditimbulkannya.
Para jaksa ICC telah mendiskusikan apakah kedua menteri tersebut telah melakukan kejahatan perang dengan menganjurkan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Ada beberapa pejabat Israel lainnya juga sedang diselidiki atas peran mereka dalam perluasan pemukiman Israel.
Surat perintah penangkapan baru terhadap pejabat Israel atau anggota Hamas harus diajukan secara rahasia, yang berarti surat perintah tersebut bukan menjadi bagian dari catatan publik.
Khan mengundurkan diri sambil menunggu hasil penyelidikan atas tuduhan pelanggaran seksual, yang dengan tegas dibantahnya, dan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kantor kejaksaan kepada wakil jaksa pengadilan.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza. Tindakan ICC ini mendapat reaksi keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.
Setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan, Khan menjadi sasaran sanksi oleh AS, yang kemudian menghentikan pekerjaannya di pengadilan tersebut. Israel berpendapat bahwa sebagai non-anggota ICC, tindakannya di wilayah Palestina yang diduduki tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan.
Namun, ICC memutuskan pada 2021 bahwa Palestina adalah negara pihak Statuta Roma dan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina.
