Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan harus ada evaluasi terhadap jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) buntut masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya rasa perlu dievaluasi kinerja pimpinan dan stafnya. Ada yang harus diperbaiki, manajemen dan tata kelola yang baik,” kata Herry kepada Inilah.com, Minggu (27/4/2025).
Hal ini dilakukan, agar program unggulan Pemerintahan Prabowo Subianto tidak menjadi catatan besar di kemudian hari.
Herry bahkan menyarankan evaluasi ini melibatkan pihak terkait, seperti salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Kejaksaan Agung.
“Ya libatkan seperti KPK dan Kejaksaan untuk evaluasi programnya. Persoalan ini juga kan soal anggaran yang mandek sehingga UMKM pun terganggu maka perlu dilihat apakah terjadi penyelewengan baik anggaran atau wewenang yang ada,” ujar Herry menegaskan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah.
“Aspek higienis dan kandungan gizi dalam makanan yang disajikan melalui program MBG sangat penting,” ujarnya Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Penegasan tersebut disampaikan Wamendagri saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar (SD) Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Higienis, kata dia, menyangkut waktu penyajian, proses pengolahan dan sebagainya, kemudian kandungan gizi juga harus diperhatikan, semua itu jangan sampai diabaikan.
Program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga pemasok bahan makanan dan penyedia jasa katering juga harus berasal dari daerah setempat.
“Prinsip utama yang harus dijaga adalah kualitas gizi untuk anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya
-
Presiden Filipina Tanda Tangani UU Wajibkan Pemakaman Layak bagi Muslim
-
Pendafaran PPSU Membludak, Pramono Minta Wali Kota Tanggung Jawab
-
Pramono Sebut Ada Belasan Ribu Ijazah Masih Tertahan di Sekolah Jakarta
-
Iran-AS akan Kembali Berunding soal Nuklir pada 3 Mei di Eropa
-
Trump Minta Kapal-kapal AS Diizinkan Melewati Terusan Panama dan Suez secara Gratis
-
Norwegia Resmi Akui Kemerdekaan Negara Palestina