Direktur dan Senior Researcher Bidang Keamanan dan Pertahanan Marapi, Beni Sukadis turut menyoroti banyaknya korban yang merupakan warga sipil dalam tragedi ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat.
“Yang patut menjadi sorotan kenapa timbul korban jiwa dari warga sipil sehingga proses penanganan bahan amunisi dan pelarangan warga sipil yang berada di dekat lokasi, menjadi aspek yang perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh TNI,” tegas Beni kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Selasa (13/5/2025).
Ia mendesak agar Pimpinan TNI yang bertanggung jawab dalam penanganan bahan peledak ditingkat pusat dan regional, harus bisa memberikan jawaban yang transparan, tuntas, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi terkait masalah pelik ini.
Ia menekankan pentingnya peningkatan sistem pengamanan dalam proses pemusnahan amunisi usang. Tak hanya itu, SOP yang ada juga perlu dievaluasi dan diperbarui, khususnya pada tahapan penanganan sisa bahan peledak.
“Pemisahan antara lokasi dan waktu pemusnahan detonator dengan proses utama dapat mengurangi risiko kecelakaan. Penggunaan teknologi pemusnah jarak jauh juga dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan keterlibatan langsung personel di titik bahaya,” ungkapnya.
“Selain itu, audit keselamatan yang lebih ketat, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas lapangan harus menjadi bagian dari protokol wajib ke depan,” tandasnya.
Diketahui, sebanyak 13 korban tewas di mana empat di antaranya adalah aparat TNI akibat ledakan dahsyat saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) pukul 9.30 WIB
