Di tengah serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza dan semakin banyak seruan agar melakukan embargo senjata total, Inggris masih mengirimkan ribuan peralatan militer ke negara zionis itu. Padahal pemerintah Inggris telah menangguhkan lisensi ekspor senjata ke Israel.
Laporan bersama Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International, dan Workers for a Free Palestine menemukan sejak September 2024, ketika Inggris menangguhkan 29 lisensi senjata ke Israel, negara kerajaan itu telah mengekspor 8.630 barang, termasuk bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang, serta bagian-bagian lainnya.
Laporan tersebut, yang didasarkan pada data impor Israel dari otoritas pajak negara itu, menjelaskan apa saja yang diizinkan oleh 200 lisensi aktif Inggris yang tersisa, yang mencakup periode tujuh bulan hingga Maret 2025.
Di antara barang ekspor tersebut terdapat 145 jenis yang dikategorikan sebagai “tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi dengan senjata atau tidak, dan suku cadang kendaraan tersebut”. Barang-barang ini dikirim dalam empat pengiriman, sebagian besar bernilai sedikit di atas £500.000 sekitar Rp11 miliar.
Studi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang apakah Inggris melanggar perjanjian internasional dengan memasok suku cadang jet tempur F-35 langsung ke Israel, tanpa melibatkan produsen resmi AS, Lockheed Martin. Hal ini dapat merusak integritas rantai pasokan F-35 global, yang dianggap penting oleh pemerintah Inggris bagi keamanan nasional dan kewajiban NATO.
Meskipun lisensi ditangguhkan, laporan tersebut tidak menemukan perubahan dalam pola pengiriman komponen F-35 Inggris ke Israel setiap bulan sejak September. Akan tetapi, masih belum jelas apakah komponen tersebut semata-mata bersifat militer.
Sejak Oktober 2023, Inggris dilaporkan telah melakukan 14 pengiriman militer ke Israel, termasuk 13 kali melalui udara ke bandara Ben Gurion dan satu pengiriman laut ke Haifa yang membawa 160.000 barang.
Pemerintah Inggris menangguhkan 29 lisensi ekspor senjata pada September 2024 karena kekhawatiran bahwa peralatan yang diekspor dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam perang Israel di Gaza. Pengecualian diberikan untuk komponen F-35 guna menjaga rantai pasokan global.
Di tengah serangan Israel yang terus-menerus terhadap Jalur Gaza, semakin meningkat seruan agar Inggris menerapkan embargo senjata total terhadap Israel. Para kritikus menunjuk pada bukti bahwa senjata buatan Inggris mungkin digunakan dalam serangan terhadap daerah kantong yang terkepung itu.
Menyusul dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, kelompok advokasi hukum GLAN dan Al-Haq telah meluncurkan peninjauan yudisial atas ekspor senjata Inggris yang berkelanjutan ke Israel.
