Betul jika dibilang, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bisa menghemat anggaran. Belasan bahkan puluhan triliun bisa diirit. Tapi dampaknya juga besar. Bisa-bisa kehidupan rakyat semakin sengsara.
Tak sedang bercanda, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pembatasan Pertalite. “Alangkah baiknya jika kebijakan ini dipertimbangkan lagi,” kata Esther dalam diskusi virtual Indef di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Sejatinya, Indef pernah melakukan kajian terkait pembatasan subsidi BBM pada 2023. Memang betul ada penghematan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp34,24 triliun jika dilakukan dilakukan pembelian BBM subsidi untuk seluruh jenis kendaraan, baik motor maupun mobil pribadi.
Selain itu, kata Esther, Indef telah mengitung penghematan anggaran dari pembatasan BBM subsidi hanya untuk mobil, sebesar Rp32,14 triliun.
Jika pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter, bisa dihemat anggaran sebesar Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil bermesin 1.400 CC, menghemat anggaran sebesar Rp14,81 triliun.
Besar kan? Tapi jangan senang dulu. Kata Esther, pembatasan BBM justru membuat daya beli masyarakat semakin ‘ndelosor’. Saat ini saja, daya beli sudah mengalami tekanan yang luar biasa beratnya. “Itu terlihat dari menurunnya jumlah kelas menengah secara signifikan, hingga semakin terbatasnya lapangan kerja,” ungkapnya.
Kondisi inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah, menurutnya, menjadi faktor yang menggerus daya beli masyarakat. Jika pembatasan BBM bersubsidi dilakukan, dikhawatirkan menjadi pukulan mematikan terhadap perekonomian nasional.
“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berangkat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan makin terkontraksi,” ujar Esther.
Entah apa landasan berpikirnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan justru berbeda pandangan. Dia meyakini pembatasan BBM jenis Pertalite, tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.
“Tidak akan, tidak akan (mengganggu daya beli). Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, Senin (3/9/2024).
Luhut menegaskan, tidak ada kenaikan harga yang ada pembatasan BBM subsidi dari jenis Pertalite. Untuk memastikan subsidi BBM bisa tepat sasaran. “Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ucap Luhut.
