Ketua DPD RI Sultan Sultan Bachtiar Najamudin jadi sasaran kritik berbagai pihak soal usulannya penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan usulan ini jangan asal dilontarkan, mesti melalui persetujuan para ulama.
“Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?” kata Saleh di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Saleh menuturkan, salah satu hal yang harus dibahas adalah apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau tidak. Ia menambahkan, di antara siswa penerima pasti ada yang orangtuanya mampu dan ada yang beragama non-Muslim.
“Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat” tanyanya.
Sebelumnya, Sultan mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat. Yaitu, melalui zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).
Menurut dia, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah. Pihaknya percaya masyarakat juga ingin bergotong-royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah.
“Bagi kami, dalam program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka”, kata Sultan Najamuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (11/1/2025).
Usulan ini ditolak Istana. Meski begitu dia tetap ngotot meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menyiapkan skema pembiayaan makan bergizi gratis (MBG) menggunakan zakat.
