Market

Hati-hati Ekonomi Lumpuh, 5 Juta Buruh Ancam Mogok Jika Upah tak Naik 10 Persen


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengancam mogok nasional 2 hari, jika upah tak naik 8-10 persen dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) Omnibus Law.

Sebelum menjalankan mogok nasional, kata Said Iqbal, buruh merencanakan aksi demo besar-besaran yang diikuti ribuan buruh pada 24-31 Oktober 2024. Jika tuntutannya tak terdengar, 5 juta buruh bakal mogok nasional sebagai aksi lanjutan.

Said Iqbal menjelaskan, ada dua opsi terkait jadwal mogok nasional yakni pada 11-12 November atau 25-26 November 2024. “Tanggal-tanggal tersebut dipilih secara tentatif, dan aksi ini akan berlangsung selama dua hari penuh,” ungkap Said Iqbal, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Keputusan ini, kata Said Iqbal, telah disepakati 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Kemungkinan melibatkan lebih dari 5 juta buruh di 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Waspada Perang Dagang, Produk China Bisa Banjiri Indonesia

“Selama mogok nasional, pabrik-pabrik di berbagai sektor akan berhenti produksi. Meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan pelabuhan lain. Bahkan, buruh pelabuhan di Medan hingga buruh angkut di TKBM ikut mogok,” kata Said Iqbal.

Dia mengatakan, aksi mogok nasional ini dilindungi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bukan berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik. Bukan di tempat kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU CK) yang memengaruhi seluruh pekerja di Indonesia,” kata Said Iqbal.

Baca Juga:  Prabowo Akui Belum Tahu Perkembangan Hasil Lobi Tarif Trump

dalam hal ini, kata Said Iqbal, Partai Buruh bukan sebagai pengorganisir utama aksi mogok nasional. Bertindak sebagai organisator adalah para serikat pekerja. Posisi partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama itu.

Mogok nasional ini, lanjutnya, dirancang untuk menghentikan produksi di ribuan pabrik di seluruh kawasan industri di Indonesia. Termasuk di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

“Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi aksi selama tanggal mogok berlangsung,” jelas Iqbal.

Baca Juga:  Polemik TKDN, Apindo Usulkan Jalan Tengah: Beri Insentif untuk Industri yang Gunakan Produk Lokal

Said Iqbal mengimbau seluruh buruh yang terlibat dalam aksi mogok nasional, bisa menjaga ketertiban dan kedamaian. “Aksi ini harus berjalan tertib dan damai. Tidak boleh ada kekerasan, kerusakan atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi,” tegasnya.

Mogok nasional ini, menurut Said Iqbal, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia. Karena teterlibatan jutaan buruh yang tersebar di puluhan ribu pabrik di Indonesia.

“Partai Buruh, meski tidak mengorganisir, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan ini dan terus mendorong agar upah minimum dinaikkan, serta Omnibus Law segera dicabut,” pungkasnya.
 

Back to top button