Harga Barang Mencekik, Bayar Tapera, BPJS Mahal Hantam Kelas Menengah, Ekonom: Fenomena Mantab Lanjut 2025
Tahun 2025 yang bershio ular kayu, ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memprediksikan, perekonomian nasional semakin berat. Kelas menengah ke bawah turun jumlahnya dihantam kenaikan harga dan ketidakpastian pendapatan.
Fenomena makan tabungan alias mantab bakal berlanjut. Bagi yang masih punya tabungan. Lebih miris yang tak punya tabungan terpaksa mengutang.
“Di sisi domestik, Indonesia menghadapi tekanan dari sejumlah kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada 2024. Secara signifikan memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah,” tegasnya di Jakarta, Minggu (29/12/2024).
Selanjutnya dia menyebut keputusan pemerintahan Prabowo mengerek naik Pajak Pertambahan Nilai (PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025, sangatlah salah. Meski tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara, efek dominonya menghantam rakyat dengan kenaikan harga. “Ini kebijakan salah kaprah,” tandasnya.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, kemampuan belanja mereka tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Pengetatan subsidi energi juga menjadi beban tambahan bagi kelas menengah. Pemerintah mengubah mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, banyak masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menikmati subsidi kini harus menghadapi kenaikan biaya energi.
“Kondisi ini memaksa mereka untuk mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi kapasitas investasi dan tabungan. Artinya fenomena mantab di 2023 dan 2024 bakal berlanjut,” ungkapnya.
Selain itu, kata Matnur, sapaan akrabnya, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai diimplementasikan pada 2024, menjadi sumber tekanan baru bagi kelas menengah. Apalagi jika iuran BPJS Kesehatan jadi dinaikkan. “Program ini mewajibkan pekerja dan pemberi kerja menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana perumahan,” ungkapnya.
Apa yang bisa dilakukan kelompok menengah? Dia menjawab, harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur ulang prioritas pengeluaran. “Kebutuhan primer harus menjadi fokus utama, sementara pengeluaran untuk barang konsumsi yang tidak mendesak perlu dikurangi,” ungkapnya.
Kedua, lanjutnya, menyusun anggaran bulanan yang ketat untuk membantu memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Sekaligus memberikan ruang untuk menabung. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi solusi penting.
“Kelas menengah perlu mencari peluang usaha sampingan atau investasi pada aset-aset yang memiliki risiko rendah tetapi memberikan pengembalian yang stabil. Investasi dalam reksa dana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah dapat menjadi pilihan yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi,” kata Matnur.
