Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanudin Muhtadi mempertanyakan usulan pemilihan kepala daerah, yang bakal ditunjuk langsung oleh DPRD ke depan.
Hal itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam segmen Insight Hub yang bertajuk Evaluasi Pemilu Serentak 2024, Menuju Demokrasi yang Matang.
“Nah yang menjadi isu adalah, apakah model pemilihan tidak langsung, itu sesuai dengan sistem pemerintahan yang kita pakai atau tidak?” kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Ia mengingatkan, saat ini Indonesia memakai sistem demokrasi presidensial. Yang mana, kepala eksekutif dipilih secara langsung dan tidak diwakili DPR maupun DPRD.
“Kalau misalnya kepala daerah bisa dipilih melalui DPRD, maka pertanggung jawaban itu kepada DPRD. Kepala daerah bisa dipecat oleh DPRD. Nah itu cocoknya bukan dalam sistem presidensial, itu dalam sistem parlementer,” tuturnya.
Sayangnya, menurut pendiri Indikator Politik itu, sistem parlementer pada umumnya lebih tidak stabil ketimbang sistem presidensial. Dia berharap DPR maupun pemerintah dapat memutuskan bagaimana sistem Pilkada di masa yang akan datang.
“Tapi kalau kita mengacu pada apa yang diinginkan oleh publik, ya tentu saja mereka maunya pemilihan tetap diberikan kepada rakyat,” ucap Burhanuddin.
“Tapi kalau ditanya kepada elite, saya kebetulan punya survei elite. Jadi kita tanya anggota DPR/DPRD, seluruh partai hasil pemilihan 2014. Umumnya mereka maunya pemilihan lewat DPRD, kepala daerah,” sambungnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana pengembalian kewenangan DPRD untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini diutarakan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Mulanya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia pun mencontohkan negara lain yang bisa efisien dalam menjalankan pemilihan pemimpin daerah.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya menambahkan.
Prabowo pun menilai negara-negara tersebut tidak perlu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyelenggarakan Pilkada. Ia meyakini tingginya anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebijakan penting lainnya. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya.
