Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana tak menampik jika kehadiran kasino bisa menggenjot pendapata negara asalkan bisnis ini dilokalisasi dan dipayungi regulasi yang ketat.
Hikmahanto mengatakan, pelarangan terhadap judi sejatinya memicu rasa penasaran. Dia mencontohkan adanya larangan rokok di Indonesia, yang mana perokok tetap merokok. Hal itu, menurutnya bisa diberlakukan untuk kasino.
“Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa struktur masyarakat kita, walau pun kita sangat dikenal religius dan lain sebagainya. Tetapi, bukan berarti mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan judi,” kata Hikmahanto.
Ia bilang, pemerintah boleh saja berpandangan untuk mencoba berkompromi mengenai wacana kehadiran kasino di Indonesia.
“Tapi gini ya, kita lihat saja fakta, kenyataan. Sudah kita kompromi, kita lokalisir. Dan kemudian, kita ambil manfaatnya dari situ,” ujarnya.
Hikmahanto meyakini negara bisa mengeruk pajak dari bisnis Kasino di Indonesia. Lewat pajak itu, dia menambahkan, masyarakat dapat merasakan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
“Lokalisir, supaya tidak menyebar kemana-mana, tapi kemudian harus dipajak. Jadi, ini kita dapat manfaat,” ucap Hikmahanto.
Ia pun menyinggung Singapura yang dapat membangun negaranya lewat bisnis kasino. Menurutnya, uang bisnis kasino sebaiknya berputar di dalam negeri.
“Saya melihat bahwa kalau misalnya uang yang seribu triliun (sebagaimana disebut PPATK) yang berputar itu, putarnya ada di Indonesia. Mungkin ada lebih untuk kita di Indonesia ketimbang luar negeri. Kan kita nggak mau nih, keledaian ya, masuk lubang itu kalau bisa jangan sampai dua kali, betul kan? Sekarang kita lihat, Singapura yang sekarang hebat ini, awalnya uang dari mana sih? Uang dari kejahatan keras putih orang Indonesia yang lari kesana. Sekarang mereka jadi hebat,” tuturnya.
Hikmahanto menegaskan urusan kasino tak hanya dilihat dari kacamata agama saja. Menurutnya, kasino bisa dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan negara.
“Masa kita akan melakukan hal yang sama? Untuk Kamboja, Myanmar untuk yang lain. Mbok berkaca kita ini? Ya berkaca kita ini ya? Ya memang ini mungkin secara agama haram.Tapi kondisi seperti ini kita nggak mau haram itu kemudian orang lain yang mendapat keuntungan. Udah dua kita kalah, udah kalah di dalam negeri, kalah juga dari luar negeri,” sebut Hikmahanto.
Meski begitu, pelegalan kasino tetap harus diimbangi dengan giat eradikasi agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terjerumus dalam candu judi.
“Bahkan saya mengatakan bahwa bisa saja pemerintah mengatakan, terutama yang mereka terlibat judi online kelas menengah ke bawah, bahwa setiap mereka mau bermain judi, mereka harus diingatkan judi merupakan tindakan haram dan bisa membawa Anda ke neraka,” paparnya.
“Tapi kalau mereka mau menjalankan ya silahkan, itu resiko mereka. Nah, jadi itu merupakan bentuk edukasi bahwa suatu ketika nanti kita harus mengeradikasi yang namanya judi ini,” sambung Hikmahanto.
Asal tahu saja, isu ini bermula saat sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan oleh para anggota dewan di Komisi XI DPR. Mereka pun mencontohkan objek baru PNBP yang dapat dimaksimalkan termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru nonminyak dan gas bumi.
Pembahasan ini diusulkan oleh, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025).
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata adik Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.
Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.
Belakangan, adik dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) ini mengklarifikasi ucapannya. Menurutnya, kala itu ia meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam nonmigas. Ia kemudian mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.
“Saya tidak pernah ada usulan, enggak ada tuh bahasa kata usulan saya ingin Indonesia membuka kasino, enggak ada!” kata Galih kepada wartawan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
