Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin mengingatkan konflik antara Iran-Israel yang berkecamuk di Timur Tengah bila dikapitalisasi dapat berpotensi memicu ekstremisme dan radikalisme.
“Konflik ini melibatkan dua entitas yang jika dikapitalisasi bisa memicu ekstremisme dan radikalisme,” kata Nurul dalam diskusi dialektika demokrasi ‘Langkah Konkret Antisipasi Dampak Meluasnya Perang Israel-Iran’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Meski demikian, dia mensyukuri potensi untuk mengkapitalisasi konflik tersebut menjadi ekstremisme dan radikalisme tidak kemudian berkembang.
“Kalau tidak, kerusakannya bisa berdampak sangat luas, termasuk ke Indonesia, bukan cuma soal nuklir, tetapi juga potensi perang etnis dan konflik ideologi,” ucapnya.
Dia lantas memberikan sejumlah catatan terkait langkah konkret yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam merespons konflik antara Iran dan Israel.
Pertama, menurut dia, Indonesia harus aktif mendorong gencatan senjata melalui organisasi-organisasi internasional, seperti ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Nurul juga meminta pemerintah ikut membantu mengakhiri perang melalui diplomasi kemanusiaan, terlebih pembukaan UUD Indonesia dengan jelas menegaskan jika penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini begitu, paling tidak menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan langkah konkret lain yang mesti dilakukan pemerintah dalam merespons kemungkinan dampak terburuk dari perang Israel-Iran, yakni melakukan mitigasi dalam negeri.
“Menjaga stabilitas harga energi dan mencegah penyebaran paham ekstrem di ruang digital,” ucapnya.
Selain pemerintahan, legislator perempuan itu memastikan bahwa legislatif akan mendorong penguatan diplomasi parlemen untuk membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan.
“Menyuarakan dampak perang agar konflik seperti ini bisa dieliminasi dan tidak berlanjut,” tuturnya.
DPR RI, lanjut dia, bahkan akan melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global.
“Pasti juga pemerintah sudah bersiap-siap apalagi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sekali lagi sangat-sangat responsif terhadap isu-isu dan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.
Dia mengatakan Komisi I DPR RI mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nurul bahkan menyambut baik resolusi-resolusi damai yang dilakukan pemerintah.
“Mudah-mudahan apapun caranya perang ini bisa segera diakhiri tidak cuma dalam batasan waktu dengan istilah gencatan senjata begitu, tapi dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” ujarnya.
Terakhir, Nurul mengingatkan pula kesiapan pemerintah untuk terus mengupayakan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah berkonflik tersebut.
