100 Prabowo Belum Umumkan RPJMN, Ekonom Duga Bingung Tentukan Angka Pertumbuhan

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jose Rizal Damuri mempertanyakan tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Satu hal yang penting di 100 hari pemerintahan Prabowo adalah RPJM sebagai dokumen teknokratis dari kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya, kok belum dipublis? Belum diresmikan. Ini kok seperti masih masa kampanye. Padahal sesuai aturan, RPJMN harus diumumkan 3 bulan pertama pemerintahan,” kata Jose dalam seminar daring bertajuk ‘Evaluasi kritis 100 hari Pemerintahan Prabowo bidang Ekonomi’, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dia pun membandingkan dengan era Jokowi yang mengumumkan RPJMN pada Januari 2015. Padahal, transsisi dari SBY ke Jokowi lebih luas ketimbang Jokowi ke Prabowo yang nafasnya adalah keberlanjutan.
“Secara bercanda-canda, kita masih dalam tahapan kampanye sehingga lebih banyak retorika. Padahal dunia bisnis dan usaha, sangat menunggu arah kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran seperti apa,” kata Jose.
Harus diakui, kata Jose, pemerintahan Prabowo diwarisi banyak masalah ekonomi. Mulai dari stagnasi ekonomi 5 persen selama 10 tahun, biaya tinggi ekonomi, pengangguran, deindustrialisasi dan banyak lagi. “Kita harapkan bisa dibuka arah perekonomian ke depan. Kalau saat ini, saya sendiri belum paham. Kebijakannya ada tapi belum mengarah,” ungkapnya.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menduga, tertundanya RPJMN Prabowo-Gibran karena bikin pening penyusunnya.
“Mau dimasukkan pertumbuhan ekonomi berapa? Kalau dimasukkan 6 persen, dimarahin. Kalau dimasukkan 8 persen, diketawain banyak orang. Nah, ini kan pilihan sulit. Dimarahin atau diketawain,” kata Wijayanto dalam forum yang sama.
Rasa-rasanya, lanjut Wijayanto, keterlambatan tim ekonomi Prabowo mengumumkan RPJMN karena ada diskursus yang belum tuntas. “Kalau saya sih, pertumbuhan 8 dinarasikan sebagai goals, penyemangat, tidak masalah. Tetapi, goal riilnya haruslah realistis. Kalau tidak trust kepada pemerintah dan rupiah akan turun,” imbuhnya.