Gelar Deklarasi, Guru Besar Unhas Ingatkan Jokowi Jaga Demokrasi

INILAHSULSEL.COM, MAKASSAR – Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin menggelar deklarasi bertajuk ‘Bergerak Untuk Menyelamatkan Demokrasi’ di depan Gedung Rektorat Kampus Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jumat (2/2/2024). Deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Ketua Dewan Kehormatan Universitas Hasanuddin, Prof Amran Razak menjelaskan bahwa sebagai pelaku reformasi, dirinya dan sejumlah profesor dan dosen di Unhas ingin membawa demokrasi kembali ke jalan yang benar dengan menggelar deklarasi tersebut.

“Saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa, kami-kami dari kampus ini menjaga peradaban dunia, terutama menjaga demokrasi. Apalagi kami pelaku dari reformasi, oleh sebab itu kami tetap menjaga bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar,” kata Amran kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Dia menjelaskan dalam konstelasi politik apalagi menjelang Pemilu seperti saat ini. Pemerintah harus bisa menjaga etika dan memastikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 dijadikan landasan dalam menjaga demokrasi.

“Saya kira ini memang dalam konstelasi politik bisa bermacam pendekatan, tetapi kita (harus) tetap punya etika, tetap kita (harus) punya landasan, Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan fundamental di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini adalah bagaimana demokrasi ini tetap kita rawat,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Amran, pihaknya masih akan membuka ruang-ruang diskusi usai deklarasi ini.

“Insya Allah (ada ruang diskusi), karena keresahan ini harus kita jaga karena kita juga mengawali reformasi ini agar tidak menjadi cedera karena ada ketidaknyamanan di dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Berikut isi Deklarasi bertajuk ‘Bergerak Untuk Menyelamatkan Demokrasi’:

1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
2. Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
3. Meminta KPU, Bawaslu. DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
4. Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.