Gara-gara Coretax Eror, Pajak Januari 2025 Kabarnya Tekor Bikin Sri Mulyani Ogah Umumkan APBN Kita?
Memasuki pekan kedua bulan Maret 2025, ada kejadian tak lazim menyangkut laporan keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani tak kunjung melakuan publikasi bulanan APBN yang biasa digelar di awal bulan.
Kabarnya, Sri Mulyani tak kunjung mengumumkan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Januari 2025, karena takut ditanya capaian aplikasi pajak berbasis digital Coretax yang masih dirundung masalah. Tersiar kabar, setoran pajak sepanjang Januari 2025 jeblok hingga Rp70 triliun ketimbang Januari 2024.
“Ada dugaan bahwa penundaan publikasi APBN bulanan ini berkaitan dengan penerapan sistem Coretax yang mengalami kendala teknis,” ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Dia berpendapat jika sistem Coretax mengalami masalah teknis, maka dampaknya bisa signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak pada awal 2025. Pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, karena menyumbang lebih dari 80 persen dari total pendapatan APBN.
Bila ada hambatan dalam sistem perpajakan, Achmad Nur memaparkan, potensi shortfall penerimaan pajak pada tahun ini, bakal meningkat. Artinya, target pendapatan negara bisa meleset dari proyeksi awal.
Karena hal itu penundaan rilis APBN KiTa menurut di bisa jadi merupakan upaya menutupi masalah teknis yang masih dalam tahap perbaikan.
“Terlepas dari apakah keterlambatan ini disebabkan oleh masalah penerimaan atau kendala teknis dalam sistem perpajakan, transparansi tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik dan investor,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro pun mempertanyakan molornya pengumuman APBN KiTa. Rasa-rasanya, masalah Coretax benar-benar membuat Sri Mulyani sulit bergerak.
Fauzi menceritakan rapat kerja beragendakan pembahasan rasio pajak yang sempat dijadwalkan Senin (3/3/2025), mendadak batal terselenggara. “Karena, menterinya (Sri Mulyani) belum siap. Persoalan teknis saja,” kata Fauzi
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan, mundurnya publikasi bulanan kali ini disebabkan agenda kementerian yang padat. “Pelaksanaannya mungkin minggu depan, tunggu saja,” ujarnya.
