Market

Gagal Selesaikan Sengketa LNG dengan Gunvor, PGN Didera Banyak Masalah Baru


Pergantian Direktur Utama Subholding PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero/PGN) pada 30 Mei 2023, dari M Haryo Yunianto kepada Arief Setiawan Handoko, ternyata tak menghentikan masalah.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan, sengkarut gagalnya PGN mengirim 32 kargo LNG ke Gunvor Singapore PTE Ltd, justru semakin dalam. BUMN sektor migas itu digugat Gunvor ke The London Court of International Arbitration sejak awal September 2024.

“Pasalnya, PGN yang berkode emiten GAS itu, berdalih force majeur sejak November 2023, akibat tak mampu mengirim 1 kargo LNG, dari seharusnya 8 kargo LNG per tahun. Terhitung Januari 2024 hingga Desember 2027. Nah, klaim force majeur ditolak tegas Gunvor,” ungkap Yusri, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Persoalannya, lanjut Yusri, Gunvor beranggapan PGN wanprestasi atas ketentuan Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA) serta Confirmation Notice (CN) yang sudah diteken keduanya di Jenewa, Swiss, pada 23 Juni 2022.

Baca Juga:  Kecewa Kinerja Satgas PKH Asal Comot Lahan Rakyat, Eks Pengusaha Surati Presiden Prabowo

“Kala itu, Nicke Widyawati (Dirut Pertamina) memuji-muji Dirut PGN, Haryo Yunianto karena berhasil membuat kontrak dengan Gunvor di hadapan rapat direksi Pertamina holding. Belakangan terungkap kontrak tersebut berpotensi merugikan PGN ratusan juta dolar AS,” beber Yusri.

Sebab, kata Yusri, kargo LNG yang dijual ini, merupakan notifikasi kargo LNG Pertamina holding dengan Woodside Ltd Australia. Celakanya, harganya lebih mahal ketimbang harga kesepakatan antara PGN dan Gunvor.

“Fakta yang tak terbantahkan hingga hari ini, Pertamina meraih untung besar sekitar 100 juta dolar AS hingga akhir 2024, dalam berkontrak LNG Corpus Cristy Limited USA. Hanya ironis Karen Agustiawan harusnya sebagai pahlawan bagi Pertamina, malah bernasib tragis. Dia harus meringkuk di penjara sebagai terpidana,” ungkap Yusri.

Baca Juga:  Terminal 1F Banten Bakal Jadi Tempat Penerbangan Bertarif Murah

Yusri menjelaskan, meskipun manajemen PGN sudah mendatangkan ahli dari SKK Migas dan Pertamina, serta konsultan hukum bertaraf internasional biayanya cukup mahal, PGN menempuh jurus force majeur. Namun, banyak konsultan hukum menilai strategi force majeur ini cukup aneh. Lantaran belum memiliki aset tetapi sudah dijual ke pihak ketiga.

“Sehingga bisa timbul spekulasi di antara mereka bahwa disinyalir bahwa ahli-ahli itu hanya sekedar mencari manfaat dalam kesulitan perusahaan,” ungkap Yusri.

Dengan kondisi ini, kata Yusri, besar kemungkinan PGN bakal mengalami kerugian. masalahnya menumpuk, saat ini, PGN mengalami penurunan pasokan gas dari lapangan KKKS, khususnya untuk Pulau Jawa bagian Barat.

“Tahun ini, industri Jawa bagian Barat mengalami penurunan pasokan gas hampir separuh dari sebelumnya. Hal ini berdasarkan surat PGN pada akhir 2024 untuk kalangan industri. Disebutkan adanya pembatasan konsumsi gas pipa ke pelanggan, sekitar 45 persen hingga 55 persen. Kekurangannya disupply dari LNG. Tapi harganya hampir dua kali lipat dari gas pipa,” beber Yusri.

Baca Juga:  Pajak Tahun Ini Diramal Jeblok Rp130 triliun, Kinerja Dirjen Pajak Dipersoalkan

Anehnya, kata Yusri, hingga hari ini, belum ada informasi dari PGN yang menjelaskan dari mana sumber pasokan LNG yang akan digunakan untuk menambal pasokan gas pipa untuk industri di Pulau Jawa bagian Barat. “Termasuk belum ada penjelasan berapa harga belinya,” ungkap Yusri.

Mirisnya lagi, lanjut Yusri, ketika banyak masalah mendera PGN, termasuk dugaan korupsi era Dirut Hendi Priyo yang telah dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke KPK pada April 2023, muncul isu perselingkuhan di kalangan petinggi PGN. “Kami sudah cek ke seluruh jaringan kami, agak percaya dengan informasi tersebut. Termasuk cawe-cawe Mr James mengatur jabatan di PGN,” pungkas Yusri. 

Back to top button