Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kemenhub terus mengawal pendanaan proyek transportasi non APBN.
Kehadiran BPKP untuk memastikan program prioritas Kemenhub dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan anggarannya.
BPKP melihat kerja sama dengan Kemenhub merupakan bentuk keseriusan bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta untuk mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
BPKP siap mengawal upaya intensifikasi pendanaan kreatif non APBN dan penentuan pembangunan skala prioritas infrastruktur transportasi nasional.
BPKP berharap dengan perjanjian ini dan kerjasama yang selama ini terjalin antara Kemenhub dan BPKP bisa terus berjalan dan ditingkatkan.
BPKP berharap dengan adanya perjanjian ini tata kelola dan pengawasan di lingkungan Kementrian Perhubungan semakin kuat.
Pemerintah menyiapkan proyek jangka panjang untuk transportasi Indonesia. Dalam membangunnya, proyek-proyek transportasi tersebut dikerjakan tidak hanya menggunakan uang negara.
Adapun proyek transportasi dalam jangka panjang yang direncanakan pemerintah seperti, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Transportasi ini diproyeksikan akan melewati sejumlah kota yakni, Jakarta-Karawang-Bandung-Kertajati-Purwokerto-Yogyakarta-Solo-Madiun-Surabaya.
Agus Priatna
