Sejumlah pihak mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kembali muncul kasus keracunan siswa. Kritik datang dari pengamat politik hingga pemerintah pusat yang mendorong pengelolaan MBG dilakukan lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa sebagai lembaga baru, Badan Gizi Nasional (BGN) memang masih dalam masa transisi. Namun, menurutnya, insiden seperti keracunan siswa menandakan sistem dan standar pelaksanaan program belum berjalan optimal.
“Kalau sistem dan standarnya berjalan dengan baik, saya kira masalah seperti kemarin itu tidak akan terjadi,” ujar Iwan kepada Inilah.com, Senin (28/4/2025).
Iwan menegaskan bahwa BGN perlu mengevaluasi standar makanan sehat di tingkat pelaksana terbawah, serta memperbaiki fungsi kepemimpinan di dalam tubuh lembaga.
“Kepala BGN menurut saya perlu dievaluasi karena MBG ini harus berjalan dengan baik ke depannya demi memenuhi gizi anak bangsa,” tegasnya.
Dorong UMKM dan Petani Lokal Terlibat
Di sisi lain, Iwan juga melihat potensi besar program MBG dalam menggerakkan ekonomi lokal. Ia mendorong agar penyediaan bahan baku seperti beras, telur, daging, dan ayam melibatkan UMKM, petani, dan peternak lokal.
“Sebisa mungkin MBG mewajibkan para mitra membeli langsung dari UMKM dan petani lokal, sehingga memperkuat perputaran ekonomi di tingkat bawah,” katanya.
Wamendagri Tekankan Aspek Higienis dan Dampak Ekonomi
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga menekankan bahwa pengelolaan MBG harus dilakukan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Dalam kunjungannya ke SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025), Bima menegaskan pentingnya menjaga aspek higienis dan kandungan gizi dalam makanan yang disajikan.
“Higienitas menyangkut proses pengolahan, waktu penyajian, hingga kualitas bahan baku. Semua itu tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemasok bahan makanan dan penyedia katering berasal dari daerah setempat, untuk memastikan MBG sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Prinsip utama yang harus dijaga adalah kualitas gizi untuk anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegas Bima Arya.
Tekanan Evaluasi Kian Menguat
Kasus keracunan di Cianjur yang menimpa puluhan siswa kembali memperkuat desakan publik agar BGN memperketat pengawasan, memperbaiki tata kelola program, dan memastikan MBG tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Hingga kini, BGN mengklaim tengah melakukan evaluasi dan memperbarui SOP program MBG, termasuk dalam pengelolaan sisa makanan untuk kepentingan investigasi laboratorium.
