Ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat yang akrab disapa Bennix mengatakan, judi di Kamboja berbeda dengan judi kasino pada umumnya. Dia mendukung pelegalan kasino di Indonesia.
“Judi kasino itu berbeda dengan judi di Kamboja. Kalau di Kamboja kan judi online, dari tukang becak, ojek online selama ada handphone, mereka bisa judol,” kata Bennix dalam sebuah diskusi yang bertajuk ‘Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial dan Peluang Ekonomi di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Sementara, judi kasino, kata dia, merupakan judi yang bersifat fisik. Karena, seseorang harus melakukan perjalanan jauh dengan membeli tiket pesawat dan menginap di hotel yang biayanya cukup mahal. Artinya, sasarannya jelas yakni kelas menengah ke atas.
“Kalau kita legalkan judi kasino, utang Indonesia lunas. Masalahnya, kalau teman-teman ini menjadi oknum aparat penegak hukum (APH), lebih baik judi itu legal apa ilegal,” ujarnya.
“Kalau judi itu legal, duit masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dirjen pajak. Tapi, kalau judi itu ilegal duitnya masuk ke aparat. Pilihannya kita mau memperkaya siapa hari ini?,” sambung Bennix menegaskan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas mengatakan, pelegalan kasino di Indonesia bukan pilihan yang tepat untuk menambah pendapatan negara.
Sebab, kata dia, kultur masyarakat di Tanah Air sangat berbeda dengan negara-negara tetangga.
“Kalau (soal pendapatan negara dari kasino jadi opsi terakhir) menurut saya tidak perlu. Karena kultur kita berbeda dengan kultur negara-negara yang melegalkan judi. Kultur masyarakat kita dan SDM masyarakat kita yang berbeda dengan Singapura,” kata Hasbi, sapaan akrabnya.
Untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut, banyak potensi yang bisa diberdayakan dari berbagai sektor. Misalnya. penghasilan dari sumber daya alam yang diperketat.
“Yang kedua, program pemerintah hari ini untuk mengambil 2 juta hektar lahan sawit. Ini kan potensi-potensi yang bisa menambah income untuk negara,” ujarnya.
Yang terpenting, Hasbi menjelaskan, aparat penegak hukum perlu memperkuat aturan pendapatan penghasilan tersebut. Tidak hanya dari tambang bisa juga dari perpajakan.
“Yang penting diperketat dan menutup kebocoran-kebocoran yang ada. Kalau kebocoran-kebocoran ini bisa kita tutup, saya rasa cukup potensi negara kita kuat untuk mendapatkan itu,” jelas Hasbi.
