Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, lembaga think tank yang berbasis di Jakarta, menilai Letjen TNI-AD Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai yang baru dihadapkan pada setumpuk pekerjaan rumah (PR).
Djaka dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai pada Jumat pagi (23/5/2025) bersama Bimo Wijayanto sebagai sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggantikan Suryo Utomo.
Djaka diketahui pernah menjabat sebagai Asintel Panglima TNI pada 2023 dan Irjen Kementerian Pertahanan pada 2024. Dia diketahui berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus).
Kepada inilah.com pada Jumat (23/5/2025), Bhima menyebut PR bea cukai saat ini, pertama dirjen bea cukai yang baru harus melakukan perluasan objek cukai baru khususnya cukai batubara.
Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan dan perbatasan untuk cegah masuknya barang illegal. Ketiga diperlukan pengaturan cukai rokok yang tepat untuk tekan peredaran rokok illegal.
Keempat, perlu dilakukan reformasi sistem administrasi bea masuk dan bea keluar yang rumit sehingga memudahkan pelaku usaha.
Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara dari bea cukai sebesar Rp301,6 triliun pada tahun ini.
Di bawah kepemimpinan dirjen bea cukai sebelumnya, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp77,5 triliun pada Maret 2025 atau setara 25,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani dalam acara pelantikan dirjen bea cukai yang baru mengingatkan kembali bahwa Kementerian Keuangan RI adalah sebuah kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab penting dan luas dalam pengelolaan, penjaga dan pengelola keuangan negara.
“Sebutan tersebut mencerminkan tanggung jawab yang luar biasa besar bagaimana kita (Kementerian Keuangan) mengelola keuangan negara dan keuangan publik secara transparan dan akuntabel dengan terus berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmurak rakyat,” kata Sri Mulyani.
