Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih langsung oleh legislator. Lewat pemilihan itu, maka biaya besar yang dikeluarkan saat pilkada tidak terlalu besar.
“Kalau PKS setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua,” kata Khoirudin di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Namun demikian, ia mengatakan pihaknya akan menunggu regulasi resminya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Senada dengan Khoirudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai NasDem Wibi Andrino mengatakan anggaran lain di luar KPU yang terjadi saat proses Pilkada cukup tinggi.
Namun, ia menunggu sepenuhnya keputusan soal mekanisme pilkada dipilih DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat yang diambil pemerintah pusat.
“Sekarang kita tunggu saja proses di DPR, gimana hasilnya kita ikuti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar, Basri Baco juga turut berkomentar. Ia menyebut perlu adanya evaluasi terhadap sistem Pilkada saat ini. Salah satunya karena biaya besar yang dikeluarkan di setiap Pilkada.
“Cost politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yang menang pusing apalagi yang kalah,” ucapnya.
Ia menilai, biaya besar dikhawatirkan akan mengganggu psikologis para calon kepala daerah yang terpilih.
“Kita anggap aja ada niat baik dan positif nya, tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalau dari pusat sudah ditentukan, kan kita DKI cuman ngikut,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” kata Presiden.
Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.
