Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Neneng Hasanah mengkritik pembangunan septic tank komunal di DKI Jakarta masih belum berjalan maksimal. Ia pun meminta Pemprov DKI segera memfokuskan penerapan fasilitas tersebut.
Menurut Neneng, pembangunan sarana dan prasarana seperti septic tank komunal harus terpenuhi setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Air Limbah Domestik. Tujuannya agar warga tidak lagi melakukan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS).
“Pinggiran Jakarta Utara rata-rata masyarakatnya masih belum punya septic tank. Mereka masih membuang ke kali, tanah, ataupun laut,” kata Neneng di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Minggu (4/5/2025).
Untuk itu, Neneng meminta Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman saling berkolaborasi. Kolaborasi itu untuk mempercepat pembangunan septic tank komunal.
“Makanya Pemprov DKI Jakarta melalui dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan itu (pembangunan septic tank) program memiliki septic tank komunal agar dipercepat dan jumlahnya diperbanyak,” ujar Neneng.
Ia mengatakan aktivitas BABS yang masih dilakukan sebagian warga dapat mencemari air sungai maupun tanah di lingkungan sekitar. Selain itu, praktik BABS juga bisa berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
“Memang untuk kesehatan juga tidak bagus. Kesehatan masyarakat bisa terganggu kalau masyarakat masih buang air besar sembarangan,” ucap Neneng.
Ia pun berharap, Pemprov DKI Jakarta segera memperbanyak pembuatan septic tank komunal secara menyeluruh di berbagai wilayah yang belum terjangkau sehingga masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas seperti aktivitas BABS.
“Saya mengharapkan buat kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta seperti septic tank dibuat dan diperbanyak,” kata dia
