Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu merekomendasikan komisi aplikator layanan transportasi online agar diturunkan dari yang sebelumnya 20 persen, menjadi hanya 10 persen .
Menurut Adian, potongan jasa aplikator sebesar 20 persen terlalu tinggi bagi para pengemudi transportasi online (ojol) dan membebani. Terlebih, para ojol itu menghadapi kondisi kerja yang tidak pasti dan pendapatan yang fluktuatif.
“Karena ini menyangkut hidup mati pengemudi, keluarganya, dan masa depan anak-anak mereka. Maka angka-angka itu tak ada artinya dibanding nilai kemanusiaan. Setuju 10 persen (potongan tarif),” ujar Adian dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Sementara itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono sebelumnya mengatakan aksi mematikan aplikasi serentak oleh para ojol adalah bentuk protes terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.
Terkait dengan potongan jasa aplikator ini, Odie Hudiyanto, Direktur Eksekutif dari SOLIDARITAS-Indonesia Labour Studies & Research Institute menilai potongan maximal untuk jasa aplikator yang idealnya adalah 25 persen. Kemudian, dari 25 persen itu dipotong untuk BPJS dan tabungan atau asuransi sebagai jaminan masa depan sopir ojol dan keluarganya.
Rencananya sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Aksi itu akan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dan akan dipusatkan di Istana Merdeka, kantor Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI. Aksi ini berpotensi melumpuhkan sebagian wilayah Jakarta akibat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan
