DPR Pertanyakan Keberanian dan Independensi Dirjen Pajak yang Baru

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri optimistis dengan penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru. Menurutnya, Bimo memiliki latar belakang teknokratik yang solid, terutama di bidang perencanaan dan birokrasi strategis.

“Tapi jujur saja, dunia perpajakan itu seperti rimba belantara, penuh kepentingan, jaringan lama, dan tantangan integritas. Jadi, pertanyaannya bukan sekadar ‘siapa dia,’ tapi ‘apa dia cukup berani dan independen?’,” ujar Hanif dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Dia mengatakan reformasi perpajakan selama ini banyak yang berhenti di permukaan. Tak hanya itu, kebocoran juga masih besar, tax ratio stagnan, dan basis pajak belum benar-benar meluas. Dia pun meminta agar Bimo berani mengambil risiko untuk memperbaiki sistem perpajakan.

“Kalau Dirjen pajak yang baru hanya main aman dan sibuk menyesuaikan diri dengan kultur lama, ya tidak akan ada perubahan berarti. Yang dibutuhkan sekarang itu bukan manajer biasa, tapi reformer sejati. Indonesia membutuhkan Dirjen yang mau mengambil risiko politik, mau bersih-bersih ke dalam, dan bisa bikin publik percaya pajak itu dikelola secara adil dan benar,” tegas dia.

Meskipun begitu, Hanif mengatakan Komisi XI akan tetap kritis terhadap dunia pajak, namun saat yang sama juga akan mendukung kebijakan seputar perpajakan jika masih dalam jalur yang benar.

“Kami dukung kalau arahnya benar, tapi kami lawan kalau cuma jadi pemadam kebakaran atau sekadar pelengkap struktur. Jadi, selamat datang dirjen pajak yang baru, ingatlah reformasi pajak enggak butuh penjaga gerbang, yang dibutuhkan adalah tukang dobrak. Selamat bertarung,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat pagi (23/5/2025) melantik Bimo Wijayanto sebagai sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggantikan Suryo Utomo. Pergantian terjadi di antaranya setelah geduh Coretax bermasalah padahal investasi untuk membangun sistem administrasi perpajak itu sampai triliunan Rupiah 

Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara dari bea cukai sebesar Rp301,6 triliun pada tahun ini. Sedangkan penerimaan negara dari setoran pajak pada 2025 ditargetkan Rp2.189 triliun atau naik 13,9 persen ketimbang outlook 2024.