Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut ada hal yang memang merupakan hak dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan secara langsung. Hal ini ia sampaikan menanggapi polemik pulau-pulau yang diambil alih oleh Prabowo belakangan ini.
“Ada isu-isu yang berkaitan dengan politik yang perlu kita jaga, perlu kita rawat dan sebagainya. Memang presiden lah yang mengambil hak. Jadi bukan berarti presiden mengambil alih, tapi ada kebijakan-kebijakan terkait Aceh, Papua, daerah tapal batas. Menurut saya ya harus disampaikan kepada pimpinan karena itu adalah keputusan kebijakan negara,” kata Dede, Rabu (25/6/2025).
Dede memberi contoh kasus pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) yang ramai kemarin, menurutnya hal itu sebetulnya memang sudah berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, ada keputusan terkait politis yang perlu diputuskan oleh pimpinan tertinggi.
“Jadi memang ya mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada. Nah dalam hal ini kan saya sudah sampaikan mengapresiasi apa yang dilakukan presiden. Karena presiden melihat historical background-nya. Jadi menurut saya belum lah sampai pada mengevaluasi kinerja Mendagri sampai saat ini,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan memunculkan berbagai polemik seperti yang sebelumnya terjadi, hingga menuai sorotan publik.
Sebaiknya, kata dia, para menteri melakukan kajian yang lebih strategis ketika menangani sebuah persoalan. Dan dia harap persoalan-persoalan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.
“Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Dia mengatakan bahwa seharusnya presiden menangani persoalan-persoalan lain yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan.
Dirinya menyampaikan hal itu guna merespons polemik terbaru soal sengketa pulau, hingga masalah masyarakat yang mengalami hambatan transportasi laut di Pulau Enggano, Bengkulu. Sejumlah masalah itu menjadi perhatian publik dan diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Dengan adanya hal tersebut, dia mengingatkan bahwa pulau terluar yang menjadi batas negara harus dibangun menjadi layaknya pagar bagi suatu negara. Hal itu, kata dia, bisa menjadi kebanggaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
