Dipercaya Bisa Kerek Rasio Pajak 2 Persen, Luhut Sebut Coretax Penunjuk Jalan Reformasi Pajak
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meyakini, sistem Coretax yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.
Dia menyatakan, dukungan penuh terhadap sistem yang mulai diterapkan 1 Januari 2025 itu, sangatlah penting. “Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin, sistem ini lambat laun berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menekankan, sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Semisal, teknologi masih out of date, data belum lengkap, dan kurangnya integritas data.
Sistem Coretax, kata Luhut, hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Karena dilengkapi dengan sistem akuntansi terintegrasi dan mampu mengonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.
“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal. Agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.
Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.
Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen dari kondisi saat ini. Serta menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB), sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.
Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.
Luhut menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.
Namun, Luhut mengingatkan, aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.
“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” kata mantan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) itu.
