Daya Beli Masih Lemah Hambat Investasi Masuk, DPR Dorong Anggaran Fokus Sektor Riil

Anggota Komisi XI DPR, Andi Yuliani Paris mengingatkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tak terjun bebas, jika ingin mendorong masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Investasi akan datang dengan sendirinya, jika daya beli masyarakat stabil atau meningkat. Kalau kita lihat, indeks pembangunan manusia kita masih di bawah rata-rata nasional. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya daya beli,” ujar Yuliani di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Menurut legislator dari Fraksi PAN itu, ada keterkaitan erat antara daya beli, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan investasi. “Kalau daya beli masyarakat kurang, maka investasi akan berkurang. Harus ada lingkaran positif dari pertumbuhan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli meningkat dan pada akhirnya menarik investasi,” kata dia.
Andi menegaskan, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), harus diarahkan secara afirmatif untuk mendukung sektor ekonomi riil yang digeluti masyarakat. Terutama di wilayah yang masih didominasi kegiatan agraris, yakni pertanian dan peternakan.
“Tentu untuk transfer daerah itu harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap perputaran kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat sini masih masyarakat agraris. Maka dukungan harus fokus pada pengembangan usaha yang memang dikelola oleh masyarakat,” paparnya.
Yuliani menambahkan, dukungan infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi di daerah. Infrastruktur harus dibangun untuk menunjang kegiatan produktif masyarakat agar distribusi hasil usaha menjadi lebih efisien dan bernilai tambah.
“Transfer ke daerah ini harus betul-betul berbentuk afirmasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana transfer itu harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat, bukan sekadar menjadi anggaran rutin yang tidak berdampak langsung,” pungkas Yuliani.
Informasi saja, beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2025 hanya 4,87 persen, secara tahunan (year on year/yoy).
Dan, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (PDB-ADHB) sebesar Rp5.665,9 triliun. Sedangkan, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.264,5 triliun.
Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini menyumbang total 63,96 persen terhadap PDB nasional.
Meski angka pertumbuhan riil di tiga bulan pertama 2025, masih jauh dari harapan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani tetap optimistis target pertumbuhan pada tahun ini, sebesar 5,2 persen, bakal terlampaui. Demikian pula target pertumbuhan (ekonomi) pada tahun depan sebesar 5,8 persen, bakal terwujud.
Hal itu diungkapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026.
“Di tengah berbagai tantangan global, kita perlu terus bekerja keras serta meningkatkan kolaborasi dan persatuan antar komponen bangsa. Hal
tersebut perlu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang diasumsikan pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2025).
Dia mengatakan, hal itu bisa dicapai dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi dengan suku bunga SBN bertenor 10 tahun berada di kisaran 6,6 sampai 7,2 persen. Sedangkan inflasi dipatok di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.
“Minat beli investor di pasar SBN, ditambah investasi asing langsung serta kinerja ekspor yang terus dipertahankan tetap kuat menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, di rentang Rp16.500-Rp16.900,” kata dia.